Mentan: Indonesia Bisa Jadi Negara Super Power 10 Tahun Lagi

Amran menegaskan pentingnya menciptakan nilai tambah dari hasil pertanian melalui pengolahan, inovasi, dan pengembangan industri hilir.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya dalam satu dekade ke depan, asalkan fokus pembangunan diarahkan pada hilirisasi sektor pertanian.

Dalam pernyataan yang disampaikan saat kunjungan ke Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (10/6), Amran menegaskan pentingnya menciptakan nilai tambah dari hasil pertanian melalui pengolahan, inovasi, dan pengembangan industri hilir.

“Hilirisasi adalah kunci transformasi pertanian kita. Kalau ini bisa kita lakukan dalam 10 tahun ke depan, dengan komitmen kuat, maka Indonesia bisa menjadi negara superpower,” ujar Amran.

Sebagai contoh, ia menyebutkan potensi pengolahan kelapa dalam menjadi minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO), yang dapat meningkatkan nilai jual dari Rp1.350 per kilogram menjadi Rp145.000 per liter. Komoditas lain seperti kakao dan mete juga disebut dapat mengalami peningkatan nilai hingga 38 kali lipat melalui pengolahan yang tepat.

Amran juga menyoroti pemanfaatan kelapa sawit untuk produksi biofuel (B50) sebagai alternatif bahan bakar solar. Ia menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan tepat sasaran, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.

“Kalau kebijakan bermasalah, maka negara juga akan bermasalah. Maka dari itu, sektor pertanian harus diperkuat dari hulu ke hilir,” tambahnya.

Keuntungan mencapai Rp 9.000 Triliun

Amran menekankan bahwa pemerintah telah merancang strategi investasi di bidang pertanian yang terfokus dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Dengan investasi sebesar Rp 371 triliun, sektor pertanian bisa menghasilkan keuntungan hingga Rp 9.000 triliun dan menciptakan 8 juta lapangan kerja. Karena itu, kebijakan kita sekarang difokuskan langsung kepada petani dan masyarakat," ungkapnya.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Amran juga mengakui bahwa terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk memperkuat sektor pertanian dari hulu ke hilir. Dalam menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertanian telah mengambil sejumlah langkah strategis.

Langkah-langkah ini termasuk pengalihan anggaran agar lebih tepat sasaran, penyederhanaan 241 regulasi yang menghambat produksi, serta peningkatan sarana dan infrastruktur pertanian. Dengan upaya ini, diharapkan sektor pertanian dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Peringatan untuk para pengusaha

Dalam laporan terbaru, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengajak semua pelaku industri di sektor pertanian untuk menempatkan kesejahteraan petani lokal sebagai prioritas utama. Ia menekankan pentingnya untuk tidak mengutamakan kepentingan petani dari negara lain.

"Kami minta seluruh industri sektor pertanian dahulukan petani Indonesia," ungkap Amran saat berbincang dengan wartawan pada Rabu, 4 Juni 2025. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung petani di tanah air.

Amran juga menegaskan bahwa perhatian terhadap petani nasional harus menjadi fokus utama bagi semua industri yang beroperasi di sektor pertanian.

"Tidak boleh mendahulukan petani negara lain. Sekali lagi, saya sampaikan. Seluruh industri yang di sektor pertanian, kami memohon, kami meminta, agar mendahulukan kesejahteraan petani Indonesia," tegasnya. Pernyataan tersebut mencerminkan harapan pemerintah agar industri pertanian dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia.

Penyelidikan Terkait Dugaan Mafia Beras

Amran menekankan bahwa kesejahteraan petani di dalam negeri harus dijadikan fokus utama dalam setiap aktivitas industri yang berhubungan dengan sektor pertanian. Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap dugaan praktik mafia beras yang terjadi di Pasar Induk Cipinang (PIBC) akibat adanya ketidakberesan dalam data yang beredar.

Pada kesempatan yang sama, Amran menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk menangani masalah tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Satu, menjerit produsen menjerit harga di bawah HPP, kemudian konsumen menjerit harga di atas HET," ujar Amran.