Menkeu Purbaya Kunjungi Kudus, Tinjau Kawasan Industri Hasil Tembakau

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

Menkeu mengunjungi Control Room Bea Cukai Tanjung Perak yang kini dilengkapi dengan alat pemindai kontainer berteknologi tinggi.

Maraknya impor rokok tanpa izin menjadi salah satu penyebab utama bocornya potensi penerimaan negara dari cukai dan pajak hasil tembakau.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh di sektor hasil tembakau untuk meningkatkan penerimaan negara, dan menegakkan keadilan fiskal.

Purbaya mengatakan siap menindak tegas oknum petugas Bea Cukai yang mempersulit pelaku UMKM.

Para pengusaha menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan

Salah satu area yang menjadi perhatian Menkeu adalah layanan registrasi IMEI bagi penumpang dari luar negeri.

Tidak hanya rokok, temuan sex toys juga menjadi barang yang dimusnahkan.

Sejumlah barang-barang ilegal yang dimusnahkan, seperti rokok ilegal, minuman keras ilegal, hingga motor mewah.

Penindakan terhadap rokok ilegal akan dilakukan lebih keras.

Menkeu menilai kawasan industri hasil tembakau di Kudus bisa menjadi wadah bagi produsen kecil yang ingin melegalkan usahanya.

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa tarif cukai tidak akan mengalami kenaikan.

Purbaya mengatakan, pihaknya selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan aparat penegak hukum adalah mengategorikan pakaian bekas impor ilegal sebagai sampah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Kementerian Keuangan melalui DJPb aktif mendorong UMKM Bengkulu untuk memanfaatkan program pendanaan pemerintah, seperti KUR dan UMi, demi pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura, atau Bea Cukai Papua, berhasil menyelamatkan 1.356 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika hingga Mei 2026, sekaligus menghemat miliaran rupiah biaya rehabilitasi negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp333,6 miliar dana SBSN hingga Mei 2026 di Bali, mendukung proyek-proyek strategis seperti infrastruktur dan pendidikan, serta menarik perhatian pembaca.

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

Peneliti Indef mengusulkan masa transisi memadai untuk pungutan PPh melalui marketplace, penting agar UMKM siap dengan NPWP dan pembukuan sebelum Juli 2026.