Menengok Kesiapan Infrastruktur Pelayaran Hadapi Libur Tahun Baru 2026

BKI terus berupaya meningkatkan keandalan layanan transportasi nasional, terutama pada masa mobilitas tinggi, dengan prioritas utama menjamin keselamatan.

Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI, R. Benny Susanto menegaskan bahwa BKI berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dan Kementerian Perhubungan dalam memastikan kelancaran serta keselamatan penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Pernyataan ini disampaikan saat ia mengunjungi beberapa lokasi penting di Banten, termasuk Posko BKO Perhubungan Ciwandan dan Pelabuhan PT BBJ Bojonegara.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas angkutan dalam menghadapi peningkatan aktivitas selama musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Melalui peran aktif dalam pemeriksaan, pengawasan teknis, dan pemastian kelaiklautan kapal serta sarana pendukung transportasi laut, BKI berkomitmen menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat," ungkapnya.

BKI terus berupaya meningkatkan keandalan layanan transportasi nasional, terutama pada masa mobilitas tinggi, dengan prioritas utama menjamin keselamatan masyarakat.

Awasi Setiap kapal

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berperan penting sebagai lembaga klasifikasi nasional dalam memastikan bahwa setiap kapal memenuhi standar keselamatan dan kelaikan yang telah ditetapkan. Untuk itu, BKI memperkenalkan Petunjuk Penilaian Risiko (PR) (Bag.8, Vol.A), sebuah pedoman baru dalam sistem klasifikasi kapal yang ditujukan untuk kapal atau bangunan apung yang beroperasi di perairan domestik, termasuk perairan sungai dan danau.

Pedoman ini difokuskan pada kapal eksisting atau bangunan yang sudah ada, dengan menekankan pendekatan berbasis risiko. "Pendekatan ini memungkinkan evaluasi terhadap potensi bahaya selama masa operasional kapal, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat," ungkap Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, pada Rabu (5/11).

Di samping itu, BKI juga meluncurkan aplikasi digital bernama Dewaruci Risk-Based Assessment (Dewaruci RBA), yang merupakan salah satu fitur dalam aplikasi Dewaruci yang telah dikembangkan oleh BKI. Dewaruci RBA adalah sistem yang dirancang untuk membantu pemilik kapal dalam proses penilaian risiko kapal yang akan mendapatkan klasifikasi.

Dengan sistem ini, baik pihak pemilik kapal maupun BKI dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan menetapkan kontrol risiko secara transparan, akurat, dan terdokumentasi secara digital. Penerapan penilaian risiko ini tidak hanya memperkuat sistem klasifikasi kapal, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital BKI dalam layanan maritim.

Langkah ini sejalan dengan upaya nasional untuk menciptakan transportasi laut yang aman, efisien, dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing industri pelayaran Indonesia di tingkat global. Dengan pendekatan ini, BKI berkomitmen untuk mempercepat proses klasifikasi, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan teknis, dan memperkuat budaya keselamatan di sektor pelayaran nasional.

Eksplorasi Pemanfaatan Biodiesel B40

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berkomitmen untuk memperkuat posisinya di kancah internasional dengan bergabung dalam ACS (Asian Classification Societies). Melalui partisipasinya dalam kegiatan ACS TMG (Technical Management Group) dan ACS Seminar 2025, BKI berupaya untuk berkontribusi dalam pembahasan penting. Senior Manager Konvensi, BKI Aditya Trisandhya Pramana ST, menjelaskan bahwa dalam forum TMG, dibahas perkembangan aturan internasional terbaru dari IMO dan EU yang berpotensi memengaruhi kapal-kapal di Asia.

"Ini membahas mengenai turunan Guidelines/Guidance/FAQ yang dapat diberikan ACS kepada regional Asia," ujarnya pada Selasa (14/10).

Dalam kesempatan ini, BKI juga menyampaikan informasi terkait potensi pengembangan Biofouling Guidelines, yang sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan global di Bali. Pertemuan tersebut fokus pada dampak dari aturan baru dan implementasinya di tingkat global. Sebagai catatan, Australia dan New Zealand telah mengadopsi aturan ini secara nasional. Selanjutnya, dalam ACS Seminar, PT BKI (Persero) mempresentasikan materi mengenai implementasi bahan bakar alternatif, yaitu B40 yang berbahan dasar Crude Palm Oil (CPO).

Materi ini menarik perhatian peserta dan memicu diskusi, termasuk potensi penggunaan B40 pada kapal-kapal militer serta langkah-langkah yang diambil Indonesia untuk mendorong penggunaan bahan bakar tersebut, mengingat Indonesia dan Malaysia adalah produsen serta eksportir sawit terbesar.

"BKI akan senantiasa melakukan peningkatan keterlibatan di dalam forum internasional untuk menyelaraskan industri maritim nasional dengan regulasi yang ada serta menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi nasional."

Dengan langkah-langkah ini, BKI berupaya untuk mendukung perkembangan industri maritim di Indonesia dan memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat regional maupun internasional.