Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, <br>Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong,
Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

Pekan lalu Presiden Joko Widodo telah bersurat ke DPR-RI mengenai revisi UU Perkoperasian.

Jokowi Surati DPR Minta Revisi Undang-Undang Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan Revisi Undang-Undang Perkoperasian segera dibahas dan disahkan. Dia optimis karena pekan lalu Presiden Joko Widodo telah bersurat ke DPR-RI mengenai revisi UU Perkoperasian.

Teten menjelaskan revisi UU Perkoperasian ini sangat krusial untuk memperbaiki ekosistem usaha koperasi dan memberikan perlindungan terhadap anggota serta masyarakat.

Hal ini bertujuan sebagai fungsi perlindungan regulasi terkait koperasi.

Mengingat saat ini banyak koperasi bermasalah yang menimbulkan banyak korban di kalangan masyarakat.

Ia pun mencontohkan ada delapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang gagal bayar dengan total Rp26 triliun uang anggota yang berpotensi hilang.

Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

“Penyelesaian sengketa antara anggota dan pengurus koperasi lewat mekanisme internal koperasi tidak berjalan. Begitupun dengan upaya perdamaian melalui PKPU dan pemidanaan para pengurus koperasi yang menggelapkan uang anggota terbukti tidak efektif,” kata Teten dalam keterangannya, Senin (9/10).

Padahal kata Teten, hal itu menjadi satu-satunya jalan untuk menyita aset koperasi milik anggota dan mengembalikanya kepada anggota.

Tidak ada landasan hukum bagi Pemerintah untuk menalangi uang anggota (bail out) yang digelapkan pengurus koperasi.

Oleh karena itu, ke depan pengawasan koperasi harus diperketat.

merdeka.com

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

"Tidak cukup koperasi di Indonesia hanya menganut pengawasan internal saja, sebab uang anggota koperasi harus terlindungi seperti penyimpanan di bank," pungkasnya.

Daftar Orang Ternama Korban KSP Indosurya, Kerugian Rp106 Triliun Terbesar dalam Sejarah

Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

9 Oktober 2023 12:00

Artikel ini ditulis oleh

Editor Anisyah Al Faqir

Pekan lalu Presiden Joko Widodo telah bersurat ke DPR-RI mengenai revisi UU Perkoperasian.

Topik Terkait

Reporter

Siti Ayu Rachma

Presiden Jokowi Jokowi Bakal Resmikan LRT Jabodebek 28 Agustus 2023

LRT Jabodebek direncanakan akan beroperasi pada 28 Agustus 2023 dan diresmikan langsung Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Begini Respons Presiden Jokowi Ditanya Wacana Revisi UU Peradilan Militer

Wapres mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahwa pemerintah akan mempertimbangkan revisi UU Militer.

Baca Selengkapnya

Kereta Cepat Diresmikan Jokowi, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh Mulai Beroperasi Hari Ini

Sejumlah menteri, anggota DPR hingga artis ikut mendampingi Jokowi meresmikan Kereta Whoosh itu.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Presiden Jokowi Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya

sodetan ciliwung Jokowi Sebut Proyek Sodetan Ciliwung Mangkrak di Era Anies, Ini Kata PKS

Sodetan Ciliwung sudah bisa beroperasi usai diresmikan Presiden Jokowi kemarin.

Baca Selengkapnya

kementan Setelah Subang, Plt Mentan Dampingi Presiden Jokowi Panen Raya di Indramayu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi, melakukan panen raya padi di Desa Karanglayung.

Baca Selengkapnya

ketua kpk agus rahardjo Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Presiden Jokowi Setujui Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar

Presiden Jokowi juga menyetujui Mahfud cuti untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada besok Kamis (19/10).

Baca Selengkapnya

Infrastruktur Sudah Diresmikan Jokowi, Ruas Baru Tol Sukabumi Masih Belum Bisa Dilalui

Ruas baru Tol Sukabumi, yakni Cigombong-Cibadak sudah diresmikan pada Jumat (4/8). Namun pantauan pada hari ini, Minggu (6/8) lintasan tersebut masih ditutup.

Baca Selengkapnya

Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

Jokowi Surati DPR Minta Revisi Undang-Undang Perkoperasian

Hal ini bertujuan sebagai fungsi perlindungan regulasi terkait koperasi.

Padahal kata Teten, hal itu menjadi satu-satunya jalan untuk menyita aset koperasi milik anggota dan mengembalikanya kepada anggota.

Tidak ada landasan hukum bagi Pemerintah untuk menalangi uang anggota (bail out) yang digelapkan pengurus koperasi. Oleh karena itu, ke depan pengawasan koperasi harus diperketat.

Daftar Orang Ternama Korban KSP Indosurya, Kerugian Rp106 Triliun Terbesar dalam Sejarah

Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong,
Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

Tidak ada landasan hukum bagi Pemerintah untuk menalangi uang anggota (bail out) yang digelapkan pengurus koperasi.

Oleh karena itu, ke depan pengawasan koperasi harus diperketat.