NasDem Serap Aspirasi untuk Revisi UU Perkoperasian, Ini Masukan Pakar Demi Penguatan Koperasi

Rachmat Gobel, menegaskan RUU Perkoperasian ini penting agar koperasi tetap menjadi pilar utama perekonomian Indonesia.

Fraksi Partai NasDem menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi VI DPR Rachmat Gobel, menegaskan RUU Perkoperasian ini penting agar koperasi tetap menjadi pilar utama perekonomian Indonesia.

Dia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyempurnakan regulasi tersebut guna menghadapi tantangan zaman.

"Kita tidak ingin hanya mendengar dari satu pihak saja, tetapi perlu duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi terbaik agar koperasi benar-benar menjadi soko guru ekonomi nasional," ujar Gobel dalam keterangannya, Selasa (11/2).

Legislator asal Gorontalo ini menegaskan bahwa penyusunan UU Perkoperasian harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dia mengatakan, aspirasi yang dihimpun dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi koperasi di Indonesia.

"Kalau hanya sekadar membuat undang-undang, itu bisa dilakukan dalam sehari. Tapi yang lebih penting adalah memastikan UU ini benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi, apalagi dengan target ekonomi kita sebesar 8 persen," jelasnya.

Gobel juga menyoroti berbagai kendala dalam implementasi UU Perkoperasian saat ini. Oleh karena itu, revisi regulasi ini harus mampu menjawab kebutuhan serta tantangan global yang dihadapi koperasi di era modern.

"Koperasi harus semakin kuat dan adaptif dalam persaingan global. Revisi UU ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kebijakan dan memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional," tambahnya.

Masukan dari Pakar

Sementara itu, Ketua Harian Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) Kartiko Adi Wibowo menegaskan pentingnya revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian agar menjadi payung hukum yang lebih kuat dan melindungi gerakan koperasi di Indonesia.

Menurut Kartiko, dalam revisi RUU ini, Forkopi mengajukan berbagai pokok pikiran di antaranya untuk menghindari kriminalisasi terhadap pengurus koperasi, memperjelas definisi koperasi, serta memperluas cakupan usaha simpan pinjam.

"Kami berharap RUU Perkoperasian ini benar-benar mencerminkan semangat gotong royong dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi koperasi, khususnya dalam aspek pengelolaan dan pengawasannya," kata Kartiko dalam diskusi ini.

Salah satu poin utama adalah pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPSK) yang didanai dari iuran anggota dan APBN, guna memberikan jaminan keamanan bagi dana simpanan anggota koperasi.

Selain itu, Forkopi juga mendorong agar koperasi dapat memiliki hak milik atas tanah serta memperoleh insentif perpajakan guna memperkuat sektor ekonomi berbasis koperasi.

Lebih lanjut, Forkopi menekankan pentingnya digitalisasi koperasi melalui Sistem Teknologi Informasi Koperasi (STIK), yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara digital, termasuk pembayaran, transfer dana, serta pengelolaan simpanan dan kredit anggota.

"RUU ini harus bisa menjadi landasan hukum yang memajukan koperasi, bukan malah membatasi perannya. Kami juga mengusulkan agar masa kepengurusan koperasi tidak dibatasi, selama masih mendapat kepercayaan dari anggotanya," harap Kartiko.

Usulan lain yang disampaikan Forkopi mencakup pembentukan lembaga pengawasan koperasi yang terdiri dari unsur pemerintah, gerakan koperasi, dan pemangku kepentingan.

Selain itu, Forkopi juga meminta agar sanksi pidana dalam RUU ini dikurangi dan jaminan emas tidak dikategorikan sebagai gadai.

"Forkopi berharap RUU Perkoperasian dapat segera disahkan dengan tetap memperhatikan kepentingan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia," harapnya.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini antara lain; Henra Saragih, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Millie Lukito, Ketua Bidang Ekonomi Partai NasDem, Prof. Dr. Euis Amalia. M.Ag, Guru Besar Imu Ekonomi Islam FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).