Terungkap, Ada 8 Koperasi Bermasalah dengan Total Kerugian Capai Rp26 Triliun

Adapun 8 koperasi yang dimaksud di antaranya, KSP Inti Dana jumlah kerugian kewajiban Rp930 miliar, Koperasi Lima Garuda Rp570 miliar, Koperasi Timur Pratama.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap bahwa ada 8 koperasi simpan pinjam yang bermasalah dengan kerugian mencapai Rp26 triliun. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers, Kamis (30/1).

"Koperasi permasalahan ini sudah cukup lama waktunya. Hampir 5 tahun. Dan itu jumlahnya sangat besar. Karena itulah Kementerian Koperasi ingin bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya," kata Budi.

Adapun 8 koperasi yang dimaksud diantaranya, KSP Inti Dana jumlah kerugian kewajibannya Rp930 miliar, Koperasi Lima Garuda Rp570 miliar, Koperasi Timur Pratama Indonesia jumlah kewajibannya kurang lebih Rp400 miliar.

"Terus ada KSP Sejahtera Bersama ini angkanya agak spektakuler Rp 8,6 triliun. Ya, dengan aset yang cuma Rp1,3 t, ini berat ini kasihan nih," tambahnya.

Selanjutnya, KSP Indosurya Cipta dengan jumlah kewajibannya Rp13,8 triliun dengan jumlah aset Rp8 triliun. KSP Pracico Inti Utama jumlah kewajiban Rp623 miliar. Koperasi Pracico Inti Sejahtera jumlah kewajiban Rp763 miliar, dan Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa kewajibannya Rp226 miliar.

"Jadi kalau di total itu hampir 26 triliun rupiah yang merugikan dana masyarakat," tegas Budi.

Buka Pos Pengaduan

Oleh karena itu, pihaknya membuka pos pengaduan satu atap dan membentuk satuan tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi bersamalah untuk membantu dan menolong masyarakat jika ada permasalahan mengenai permasalahan koperasi di wilayahnya masing-masing.

"Kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa menyelesaikan berbagai problematika koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat," tuturnya.

Budi pun menyatakan bahwa permasalahan koperasi bukan karena koperasinya yang salah. Tetapi oknum-oknum berkedok kooperasi. Karena, kooperasi berbasisnya partisipasi masyarakat, sehingga harus menumbuhkan partisipasi masyarakat terutama dalam menjaga dan juga mengawasi. 

"Jika ada apa-apa dilaporkan saja segera. Praktik-praktik berkoperasi yang dalam pandangan masyarakat kurang tepat. Sehingga kita bisa menindaklanjuti, kita perbaiki sehingga koperasi tidak menjadi alat untuk melakukan praktek-praktek yang merugikan masyarakat," terangnya.

Budi berharap bahwa dengan adanya Satgas dan pos pengaduan, proses pengembalian dana dapat berjalan lebih optimal, sehingga tingkat pemulihan (recovery rate) bisa semaksimal mungkin.

"Kita tidak bisa berharap 100 persen tapi paling tidak ada recovery rate yang bisa membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban di koperasi-koperasi ini," Budi mengakhiri.