Lembaga Investasi Danantara Beroperasi Maret 2025

Danantara merupakan lembaga super holding yang terdiri dari sejumlah perusahaan BUMN dengan nilai kapitalisasi besar.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara besutan Presiden Prabowo Subianto siap beroperasi pada Maret 2025 mendatang. Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

"Kami akan meluncurkan organisasi ini dalam waktu sekitar satu bulan ke depan (Maret 2025)," kata pria yang akrab disapa Tiko dalam acara Mandiri Investment Forum (IMF) 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (11/2).

Tiko menjelaskan, Danantara merupakan lembaga super holding yang terdiri dari sejumlah perusahaan BUMN dengan nilai kapitalisasi besar. Adapun, fungsi Danantara untuk memfasilitasi investasi asing maupun domestik seperti lembaga Temasek milik Pemerintah Singapura.

"Di bawah undang-undang baru BUMN, kami akan mengembangkan super holding  Danantara yang akan menjadi katalis investasi pemerintah di Indonesia," beber dia.

Dia memastikan perusahaan BUMN sendiri telah siap untuk bergabung dalam ekosistem Danantara. Hal ini sebagai bentuk komitmen perusahaan negara untuk mendorong perekonomian nasional.

"Kami optimistis untuk tahun 2025 dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan negara kami akan memberikan kontribusi dan menciptakan," ucapnya.

Pandu Patria Sjahrir Jadi Calon Bos Danantara?

Meski demikian, dia enggan menanggapi soal informasi yang menyebutkan Pandu Patria Sjahrir sebagai calon bos Danantara. Diketahui, Pandu merupakan keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara tegas menyebutkan jika Pandu Patria Sjahrir akan menjadi pemimpin Danantara. informasi ini dibagikan langsung melalui akun instagram pribadinya.

"Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara, untuk pembiayaan perumahan. Semoga bermanfaat untuk rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo," tulis Menteri Ara di akun instagramnya @maruararsirait dikutip Senin (10/2).

Aturan Disahkan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna. Salah satu poin penting dalam perubahan ini adalah pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pendirian BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan BUMN, baik dari sisi operasional maupun pengelolaan dividen untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto

Selain itu, regulasi baru ini memberikan perhatian besar pada sumber daya manusia (SDM) BUMN. Pemerintah, lanjut Erick, menekankan pentingnya memberi peluang kepada penyandang disabilitas dan masyarakat setempat untuk terlibat dalam BUMN.

Pengesahan RUU BUMN menjadi undang-undang BUMN juga memberikan mandat kepada Erick menjadi Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Erick memiliki posisi strategis dalam memastikan operasional badan baru tersebut bisa berjalan dengan optimal.

"Dewan Pengawas terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota; Perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota; dan Pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota," begitu bunyi Pasal 3M Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).