Kementan Gelontorkan Rp5,6 Miliar untuk Sarana Pertanian Dharmasraya

Kementerian Pertanian (Kementan) RI mengalokasikan bantuan Rp5,6 miliar untuk sarana pertanian Dharmasraya. Bantuan Kementan Dharmasraya ini diharapkan mendongkrak produksi pangan dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Kementerian Pertanian (Kementan) RI telah mengucurkan bantuan signifikan senilai Rp5,6 miliar untuk mendukung sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Bantuan ini merupakan respons terhadap pengusulan yang diajukan oleh kelompok tani pada tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah pusat. Langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian daerah.

Kepala Dinas Pertanian Dharmasraya, Lasmiati, menjelaskan bahwa dana Bantuan Kementan Dharmasraya tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan. Program ini mencakup cetak sawah baru hingga rehabilitasi fisik infrastruktur pertanian yang krusial. Penyaluran bantuan ini ditargetkan dapat terealisasi pada bulan depan setelah proses administrasi selesai.

Proses pencairan dana bantuan ini direncanakan setelah Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara kelompok tani dan pihak kementerian. Tim verifikasi lapangan sedang bekerja untuk memastikan kesesuaian usulan. Dengan demikian, pengerjaan konstruksi diharapkan dapat dimulai pada Agustus hingga September mendatang, membawa dampak positif bagi petani.

Detail Alokasi Bantuan Kementan Dharmasraya

Bantuan senilai Rp5,6 miliar dari Kementerian Pertanian ini akan digunakan untuk beragam kegiatan penting. Salah satu fokus utamanya adalah program cetak sawah baru seluas 64 hektare. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk kegiatan optimalisasi lahan sawah seluas 300 hektare.

Tidak hanya itu, Bantuan Kementan Dharmasraya juga mencakup peningkatan irigasi perpipaan dan irigasi perpompaan. Rehabilitasi tersier juga menjadi bagian dari program ini untuk memastikan pasokan air yang memadai bagi lahan pertanian. Infrastruktur irigasi yang baik sangat vital untuk mendukung produktivitas pertanian.

Pembangunan jalan usaha tani turut menjadi prioritas dalam alokasi dana ini. Jalan usaha tani yang memadai akan mempermudah akses petani dalam mengangkut hasil panen dan sarana produksi. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi operasional petani.

Proses Pencairan dan Verifikasi Lapangan

Pencairan dana bantuan ini ditargetkan dapat disalurkan pada bulan Mei mendatang. Namun, proses ini akan dilakukan setelah Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara kelompok tani penerima dan pihak kementerian. Tahap administrasi ini penting untuk memastikan legalitas dan transparansi penyaluran dana.

Saat ini, tim yang ditunjuk sedang aktif melakukan verifikasi lapangan terkait dengan usulan yang telah diajukan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan tersebut sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Proses ini merupakan bagian integral dari mekanisme penyaluran Bantuan Kementan Dharmasraya.

Setelah seluruh proses verifikasi dan administrasi rampung, pengerjaan konstruksi yang didanai bantuan ini diperkirakan akan dimulai pada bulan Agustus hingga September. Jadwal ini memberikan waktu yang cukup untuk persiapan teknis dan logistik. Diharapkan, pengerjaan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi sektor pertanian setempat.

Kinerja Positif dan Komitmen Ketahanan Pangan

Sektor pertanian di Kabupaten Dharmasraya terus menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2025, produksi gabah kering di daerah ini mencapai angka 8.082 ton. Capaian ini menunjukkan potensi besar sektor pertanian Dharmasraya dalam mendukung ketahanan pangan regional.

Untuk tahun 2026, Kabupaten Dharmasraya diperkirakan masih akan mengalami surplus produksi gabah. Prediksi ini didasarkan pada kondisi panen yang terus menunjukkan hasil baik hingga saat ini. Kinerja positif ini menjadi dasar kuat bagi keberlanjutan program pertanian di masa mendatang.

Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lahan pertanian. Hal ini dilakukan guna memastikan ketahanan pangan tetap terjaga di tengah tekanan alih fungsi lahan yang kerap terjadi. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani.

Sumber: AntaraNews