Mentan Minta Inventarisasi Menyeluruh untuk Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan

Menteri Pertanian meminta inventarisasi menyeluruh terhadap bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna memastikan pemanfaatan alsintan yang optimal, meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang telah disalurkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan alsintan lebih optimal dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani nasional. Penekanan pada pendataan ulang ini menjadi krusial untuk efektivitas program pertanian pemerintah.

Permintaan ini disampaikan Mentan Amran di Jakarta, Minggu (1/3), sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengawal penggunaan alsintan. Inventarisasi ini mencakup kondisi alat, lokasi penggunaan, serta kontribusinya terhadap peningkatan produksi pertanian setempat. Hal ini penting agar setiap alat benar-benar produktif dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya di lapangan.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan jika ditemukan alsintan yang tidak produktif atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah juga tidak akan segan menindak tegas penyalahgunaan bantuan, termasuk praktik penjualan ilegal yang merugikan negara. Ini merupakan komitmen Kementan untuk menjaga akuntabilitas program.

Pendataan dan Pengawasan Alsintan untuk Produktivitas

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya pendataan ulang seluruh bantuan alsintan yang telah disalurkan kepada kelompok tani di berbagai daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap alat benar-benar produktif dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian secara signifikan.

Seluruh bantuan alsintan, seperti traktor, combine harvester, dan peralatan lainnya, wajib dilaporkan perkembangannya. Pelaporan ini dilakukan melalui sistem koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) tingkat provinsi. Pendataan tersebut secara spesifik mencakup kondisi alat, lokasi penggunaan, serta kontribusinya terhadap peningkatan produksi pertanian setempat.

BRMP, sebagai unsur pendukung di lingkungan Kementerian Pertanian, bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian, termasuk koordinasi program strategis seperti distribusi alsintan. Penguatan peran BRMP di tingkat provinsi, dengan Kepala BRMP Provinsi kini disebut sebagai Direktur Wilayah, menegaskan tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan dan mengawal program Kementan agar tepat sasaran di daerah.

Evaluasi, Redistribusi, dan Sanksi Tegas Penyalahgunaan

Amran, yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh apabila ditemukan alsintan tidak produktif atau tidak dimanfaatkan optimal. Penataan kembali distribusi alsintan dapat dilakukan dengan mengalihkan alat ke wilayah yang lebih membutuhkan. Kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan dan efektivitas bantuan.

Pemerintah juga menegaskan akan menindak penyalahgunaan bantuan, termasuk praktik penjualan ilegal yang merugikan negara. Mentan Amran secara tegas menyatakan bahwa jika ada alsintan yang diperjualbelikan, kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat hukum. Penegasan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencegah kerugian negara dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat.

Sistem pengawasan ketat diperlukan agar seluruh bantuan alsintan dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini termasuk memastikan alsintan yang disalurkan ke Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), hingga Brigade Pangan tidak terbengkalai. Pengawasan ini krusial untuk mempercepat masa tanam dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Kebijakan Tarif Sewa dan Anggaran Dukungan Pertanian 2025

Terkait mekanisme pemanfaatan alsintan, pemerintah menekankan prinsip keberpihakan kepada petani tanpa mematikan pelaku usaha lokal. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan usaha di sektor pertanian. Pemerintah berupaya mendukung petani sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat.

Mentan Amran menjelaskan bahwa tarif sewa alsintan bantuan pemerintah akan diatur di bawah harga pasar, namun tidak gratis. Kebijakan ini bertujuan agar tidak memberatkan petani, tetapi juga tidak mematikan pengusaha lokal. Ini merupakan strategi untuk mencapai pertumbuhan bersama antara petani dan pelaku usaha.

Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan mewujudkan swasembada pangan, Kementan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk bantuan alsintan pada tahun 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk pengadaan berbagai jenis alsintan, termasuk traktor roda 4, traktor roda 2, combine harvester, rice transplanter, dan pompa air.

Meskipun Mentan tidak merinci perkembangan penyaluran bantuan alsintan dalam satu tahun terakhir, ia menegaskan bahwa semuanya akan diinventarisasi. Hal ini dilakukan agar penggunaannya lebih tepat sasaran dan optimal dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Sumber: AntaraNews