Kebijakan WFH Satu Hari Sepekan Dinilai Tidak Efektif, Berikut Penjelasannya
Ia juga menyampaikan bahwa tidak semua sektor dapat diterapkan kebijakan serupa.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah buka suara kebijakan satu hari WFH (Work From Home) dalam seminggu yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam pandangan Trubus, langkah tersebut kurang efektif.
"Sebenarnya sih apa, belum bisa dikatakan ini apa namanya efektif. Karena kan WFH-nya kan cuma sehari, gitu. Sementara WFH ini tidak bisa diterapkan untuk semuanya kan, nggak semua sektor kan bisa," kata Trubus saat dihubungi oleh Liputan6.com, Kamis (26/3).
Ia juga menyampaikan bahwa tidak semua sektor dapat diterapkan kebijakan serupa. Hal ini karena ada kementerian atau lembaga teknis, yang memang harus berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Namun, di sisi lain Trubus mengatakan memang ada kementerian atau lembaga yang bisa saja diterapkan sistem WFH tersebut.
"Kayak Kementerian PU, Kementerian Pendidikan, itu kan, Kementerian Agama, itu langsung ke masyarakat ya," jelas Trubus.
"Tapi ada kementerian yang nggak ada hubungannya dengan masyarakat, misalnya kayak Bappenas, Kementerian PANRB, reformasi birokrasi. Itu kalau itu sih di-WFH-kan bisa, Mas. Nah, kalau yang yang tadi yang teknis ya kan nggak bisa," sambung dia.
Tak hanya pada sektor ASN (Aparatur Sipil Negara), Trubus juga menyoroti apabila kebijakan WFH diimplementasikan pada sektor swasta. Menurut Trubus, kebijakan WFH pada sektor swasta akan rumit untuk diterapkan.
"Nah kalau swasta itu lebih rumit lagi karena apa? Karena swasta itu untuk melaksanakan WFH itu harus mempertimbangkan aspek produktivitas. Kalau misalnya kan kalau banyak perusahaan-perusahaan itu kaitannya dengan ekspor misalnya kan. Lah kalau ekspor kan nggak mungkin dia di-WFH-kan," ungkap dia.
Meski begitu, Trubus mengatakan bahwa kebijakan WFH bisa saja menekan anggaran. Menurutnya, kebijakan ini harus diterapkan secara targeted, bukan massal. Selain itu, fokusnya juga untuk menekan biaya yang boros, bukan hanya sekadar pindah tempat kerja.
"Desainnya harus targeted, bukan massal. Fokusnya bukan sekadar memindahkan tempat kerja, tapi menekan komponen biaya yang paling boros: mobilitas dan operasional kantor," jelas Trubus.
Risiko WFH
Guru Besar Universitas Trisakti tersebut menjelaskan beberapa risiko yang hadir karena kebijakan WFH tersebut.
"Risiko terbesarnya di lapangan, misal kantor tetap menyala penuh, listrik tetap tinggi, tapi pegawai bekerja dari rumah. Ini bukan efisiensi, ini hanya memindahkan biaya," kata Trubus.
Tak hanya itu, risiko lain yang bisa saja muncul seperti produktivitas menurun, kesenjangan digital, bahkan pengawasan lemah terhadap pegawai yang menyebabkan target tidak tercapai.
Sebab itu, Trubus menegaskan bahwa penerapan kebijakan satu hari WFH harus diiringi oleh pengurangan nyata biaya operasional dan pengukuran kerja berbasis output.
Kebijakan WFH Pemerintah
Sebagai informasi, pemerintah memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diputuskan dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini disebut sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), meski dampaknya terhadap ekonomi masih terus dikaji.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, keputusan WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah final. Namun, ia menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Purbaya dikutip Kamis (26/3).