LIVE

Kakorlantas Minta SIM Dihapus dari Target PNBP, Kemenkeu: Negara Butuh Dana untuk Pembangunan

Kemenkeu mengatakan, saat ini penerbitan SIM masih akan dikenakan PNBP. Sebab, negara masih membutuhkan biaya dari pungutan PNBP untuk kegiatan pembangunan.

kemenkeu
Kakorlantas Minta SIM Dihapus dari Target PNBP, Kemenkeu: Negara Butuh Dana untuk Pembangunan
Kakorlantas Minta SIM Dihapus dari Target PNBP, Kemenkeu: Negara Butuh Dana untuk Pembangunan (merdeka.com)
Kakorlantas Minta SIM Dihapus dari Target PNBP, Kemenkeu: Negara Butuh Dana untuk Pembangunan

Kakorlantas Minta SIM Dihapus dari Target PNBP, Kemenkeu: Negara Butuh Dana untuk Pembangunan

Kakorlantas Minta SIM Dihapus dari Target PNBP, Kemenkeu: Negara Butuh Dana untuk Pembangunan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi usulan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi yang meminta agar penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dihapus dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menyampaikan, saat ini, penerbitan SIM masih akan dikenakan PNBP.

Hal ini karena negara masih membutuhkan biaya dari pungutan PNBP untuk kegiatan pembangunan.

Kakorlantas Minta SIM Dihapus dari Target PNBP, Kemenkeu: Negara Butuh Dana untuk Pembangunan

"Pada saat (negara) kita juga masih perlu banyak kebutuhan pembangunan iya kita juga pertimbangkan (PNBP)," ujarnya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

Merdeka.com

Isa menerangkan, penerbitan SIM merupakan kenikmatan ekstra layanan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sehingga, pihaknya akan tetap mengenakan PNBP.

"Memiliki mobil, sepeda motor itu sudah kenikmatan ekstra layanan yang tidak harus dinikmati oleh semua orang, orang-orang tertentu saja, dan orang ini membayar cost mendapatkan kartu SIM itu masih wajar," bebernya.

Hal ini berbeda dengan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak dikenakan PNBP karena merupakan layanan dasar. Sehingga, kata Isa, pembuatan KTP tidak dikenakan biaya alias gratis bagi penduduk Indonesia.

"Kalau urus NIK itu layanan dasar, seluruh warga Indonesia untuk mendapatkan NIK itu tidak bayar. Kalau bayar itu salah, karena tidak ada PNBP," ungkapnya.

Kakorlantas Minta SIM Dihapus dari Target PNBP, Kemenkeu: Negara Butuh Dana untuk Pembangunan

Meski begitu, pihaknya tetap akan membuka diri atas usulan yang disampaikan pihak kepolisian.

Bahkan, tidak mengenakan pengenaan PNBP apabila dana dari penerbitan SIM telah memenuhi untuk operasional Polri.

"Jadi, nanti kita terus diskusikan dengan kepolisan tentunya apakah PNBP ini sudah bisa kita turunkan. Bahkan, kita eliminasi manakala cost (biaya) untuk hasilkan ini sudah jadian dari operasional Polri sudah bisa atau belum," pungkasnya.

Merdeka.com

Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi mengungkap praktik pada Kasat Lantas yang 'jualan' surat izin mengemudi (SIM).

Para Kasat Lantas melakukan itu untuk mencapai target penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kakorlantas Minta SIM Dihapus dari Target PNBP, Kemenkeu: Negara Butuh Dana untuk Pembangunan
Firman menyebut, ada praktik tersebut dengan cara orang yang mengajukan SIM sengaja diluluskan meski tidak lulus.

"SIM jangan dijadikan target pak. Kami khawatir kasat lantas kami jualan lagi, enggak lulus, dilulus-lulusin pak," ungkap Firman saat rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).

Bahkan, ada juga praktik dilakukan dengan memindahkan golongan SIM meski belum waktunya. Firman menyebut praktik tersebut kerap terjadi hanya untuk mengejar target PNBP.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Siti Nur Azzura
Editor Siti Nur Azzura
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Demo Ricuh di Gedung Grahadi

{{caption}}
Dua Granat Nanas Bekas Perang Dunia II Dimusnahkan di Jayapura

{{caption}}
Lubang 30 Cm Renggut Nyawa Balita di Tebet

{{caption}}
Cegah Tawuran Lewat Penjaringan Boxing, Tanding Tinju di Rusun

{{caption}}
Isi Pesan Terakhir Dokter Icha pada Keluarga: Saya Takut, Biar Saya Mati

{{caption}}
Lapas Cipinang Bantah Razman Nasution Dapat Perlakuan Khusus

Topik Terkait
{{caption}}
VIDEO: DPR Tantang Korlantas, SIM Berlaku Seumur Hidup seperti KTP "Daripada Bebani Masyarakat"

Sarifuddin Sudding menantang Korlantas, agar SIM diberlakukan seumur hidup seperti KTP.

Berita Update
{{caption}}
VIDEO: Panas Benny DPR Usul Hapus Perpanjang SIM & STNK Karena Bebankan Rakyat "Berani Enggak?"

Benny mendapat banyak keluhan dari masyarakat, yang terbebani dengan perpanjang SIM.

Berita Update
{{caption}}
VIDEO: Panas Benny DPR Usul Hapus Perpanjang SIM & STNK Karena Bebankan Rakyat "Berani Enggak?"

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman kembali menyinggung soal perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Berita Update
{{caption}}
Jenderal Bintang Dua Bongkar Praktik Kejar Target Lewat ‘Jualan’ SIM

Praktik tersebut dengan cara orang yang mengajukan SIM sengaja diluluskan meski tidak lulus.

Ujian SIM
{{caption}}
Wacana SIM Seumur Hidup Bikin Negara Kehilangan Pendapatan Rp650 Miliar

Jika SIM seumur hidup diberlakukan, negara berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp650 miliar per tahun.

menteri keuangan sri mulyani
{{caption}}
VIDEO: Isu SIM Berlaku Seumur Hidup, Didesak DPR Berawal dari Keluhan Jenderal Polisi

Usulan SIM menjadi seumur hidup muncul dalam rapat Komisi III DPR dengan Korlantas Polri di Senayan, Rabu kemarin.

Benny K Harman
{{caption}}
VIDEO: Jenderal Polisi Akui Banyak Kasatlantas Jualan Lulus SIM

Irjen Firman mengaku khawatir ke depan akan ada lagi Kasatlantas berjualan kelulusan SIM lagi

Tilang Manual
{{caption}}
Bea Cukai Papua Selamatkan Ribuan Jiwa dari Peredaran Narkotika hingga Mei 2026

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura, atau Bea Cukai Papua, berhasil menyelamatkan 1.356 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika hingga Mei 2026, sekaligus menghemat miliaran rupiah biaya rehabilitasi negara.

bea cukai papua
{{caption}}
Kemenkeu Salurkan Rp333,6 Miliar Dana SBSN di Bali untuk Berbagai Proyek Strategis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp333,6 miliar dana SBSN hingga Mei 2026 di Bali, mendukung proyek-proyek strategis seperti infrastruktur dan pendidikan, serta menarik perhatian pembaca.

bali
{{caption}}
IKA PMII Sulteng Desak Reformasi DBH Demi Keadilan Fiskal Daerah Penghasil Nikel

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

dpr ri
{{caption}}
Indef Usulkan Masa Transisi Pungutan PPh Marketplace, Antisipasi Kesiapan UMKM

Peneliti Indef mengusulkan masa transisi memadai untuk pungutan PPh melalui marketplace, penting agar UMKM siap dengan NPWP dan pembukuan sebelum Juli 2026.

digitalisasi usaha
{{caption}}
Penerimaan Pajak Sulsel Tembus Rp4,23 Triliun per Mei 2026, Lampaui Target Awal

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

djp
{{caption}}
DJP Papua Pastikan Insentif Pajak UMKM Berlanjut, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku menegaskan komitmen pemerintah untuk insentif pajak UMKM. Ini memastikan keberlanjutan usaha dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional.

batas pkp
{{caption}}
Nilai BMN Sulawesi Selatan Tembus Rp246 Triliun, Dorong Ekonomi Daerah

Nilai BMN Sulawesi Selatan mencapai Rp246,05 triliun per April 2026, berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan publik. Simak rinciannya.

aset negara
{{caption}}
Data ESDM: Sektor Minerba Setor Rp55 Triliun ke Negara Hingga 15 Mei 2026

Adapun PNBP minerba selama Januari-April 2026 terhitung lebih besar 6,21 persen ketimbang pemasukan pada periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp46,09 triliun.

berita update
{{caption}}
Imigrasi Bekasi PNBP Capai Rp24,7 Miliar, Lampaui Target Triwulan Pertama 2026

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bekasi mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp24,7 miliar pada triwulan pertama 2026, melampaui target awal. Capaian Imigrasi Bekasi PNBP ini didorong tingginya layanan paspor dan izin tinggal WNA.

bekasi
{{caption}}
Tren Positif: Pendapatan Negara Papua Tembus Rp982,75 Miliar Hingga Maret 2026

DJPb Papua melaporkan Pendapatan Negara Papua mencapai Rp982,75 miliar hingga Maret 2026, menunjukkan kinerja APBN yang positif dan pertumbuhan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

belanja negara
{{caption}}
KKP Catat PNBP Tembus Rp50 Miliar dari Penindakan Pelanggaran di 2025, Bukti Pengawasan Ketat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP KKP) signifikan dari penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, mencapai lebih dari Rp50 miliar pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan komitmen KK

ekonomi maritim
{{caption}}
Rusun ASN Kejati Jabar di Kiaracondong: Hunian Strategis Skema Sewa untuk Tingkatkan Kinerja

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) membangun Rusun ASN Kejati Jabar di Kiaracondong, Bandung, dengan skema sewa untuk menunjang kinerja pegawai golongan tertentu yang belum memiliki hunian.

asn jawa barat