Kabar Gembira, Pemerintah Prabowo Lanjutkan Program Magang Nasional di Tahun 2026

Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

Kemnaker membuka Magang Nasional Batch III pada 4–7 Desember 2025 dengan 37 ribu lowongan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Program Magang Nasional Batch 3, menargetkan 6.542 perusahaan dan 13.652 peserta untuk memperkuat kompetensi talenta muda di seluruh Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak perusahaan dan kementerian/lembaga bergabung dalam Magang Nasional 2025 Batch 3 yang membuka lebih dari 13 ribu kuota peserta.

Jumlah ini menunjukkan tingginya antusiasme dunia usaha dan lembaga pemerintah dalam mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja muda Indonesia.

Program magang nasional telah menerima 256 ribu pendaftar yang menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi.

Peserta Magang Nasional 2025 akan menjalani program magang selama enam bulan, dengan mendapatkan uang saku yang setara dengan Upah Minimum Kota (UMK).

Bantuan program magang nasional diberikan pemerintah untuk memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru perguruan tinggi.

Hal itu sebagai upaya memperluas akses kesempatan pemagangan bagi angkatan kerja muda.

Kementerian Ketenagakerjaan tegaskan kesetaraan kesempatan jadi prinsip utama Program Magang Nasional 2025. Simak bagaimana 20.000 lulusan baru bisa raih pengalaman industri dan tunjangan setara UMK!

Kemnaker telah memperpanjang periode pendaftaran untuk perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam program magang bagi lulusan baru dari Perguruan Tinggi.

Program magang nasional ini bagian dari paket kebijakan ekonomi '8+4+5' untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan memperkuat daya saing tenaga kerja muda.

Menaker Yassierli menyambut adopsi Standar Ketenagakerjaan Internasional Ekonomi Platform, langkah krusial untuk memastikan kerja layak dan perlindungan komprehensif bagi jutaan pekerja digital di Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan fasilitas **sertifikasi kompetensi gratis** bagi alumni program **MagangHub** untuk memperkuat daya saing mereka di pasar kerja dan membuka peluang karier yang lebih luas.

Noel dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hukuman 5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan uang pengganti Rp4,43 miliar subsider 2 tahun penjara.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen penuh memastikan keberlanjutan karir bagi alumni Magang Nasional melalui platform digital KarirHub, menjembatani mereka ke pasar kerja domestik dan internasional.

Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan KarirHub, platform terintegrasi untuk mendukung estafet karier alumni Magang Nasional, menjembatani mereka ke pasar kerja nasional maupun internasional.

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyesali jabatannya setelah menghadapi tuntutan berat dalam kasus korupsi K3. Simak detail tuntutan jaksa yang "mengerikan".

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

PT Freeport Indonesia dan pekerjanya menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-24 periode 2026-2028, memperkuat hubungan industrial dan menjamin peningkatan kesejahteraan karyawan melalui kesepakatan yang kekeluargaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan WFH karyawan swasta satu hari seminggu bersifat imbauan, diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan demi menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara, dengan fokus pada kepatuhan dan efekt

Perencana keuangan Rista Zwestika CFP WMI memberikan panduan penting tentang prioritas pelunasan utang menggunakan dana Tunjangan Hari Raya (THR). Pahami cara mengelola Prioritas Pelunasan Utang THR Anda agar keuangan tetap sehat dan likuiditas terjaga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kepada seluruh pemberi kerja untuk menunaikan kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, serta membuka posko aduan bagi pekerja.