Kabar Gembira, BLT 140 Juta Penerima Cair Mulai Pekan Depan

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran BLT Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama akan dimulai pada Februari 2026, menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat.

Fokus utama saat ini adalah memberikan edukasi kepada 17 juta KPM yang dijadwalkan menerima bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.

Menjelang akhir tahun, pemerintah mempercepat penyaluran BLT Kesra 2025 untuk membantu keluarga kurang mampu menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi.

Kementerian Sosial (Kemensos) siap menyalurkan BLTS Tahap Kedua kepada 12 juta keluarga penerima manfaat mulai pekan depan, memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah menghadapi tekanan ekonomi jelang akhir tahun.

Pemerintah Kota Madiun menyalurkan BLT Tambahan Madiun senilai Rp900 ribu kepada 5.000 KPM. Proses verifikasi ketat dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bebas dari indikasi judi daring.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang menyelidiki penyebab keterlambatan penyaluran BLT tambahan senilai Rp900 ribu yang belum diterima jutaan keluarga, memicu pertanyaan kapan bantuan ini akan cair sepenuhnya.

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial BLT Kesra senilai Rp 900.000 kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Sekretaris Kabinet memastikan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) senilai Rp900 ribu untuk 35,04 juta KPM akan cair mulai Senin, 20 Oktober. Jangan lewatkan informasi penting ini!

Komisi XI DPR RI menyambut baik Stimulus Ekonomi Terbaru dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan SDM unggul. Simak detailnya!

Bantuan ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto Untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kementerian Sosial.

BLT tambahan akan disalurkan selama tiga bulan pada Oktober sampai Desember 2025.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) senilai Rp2,508 miliar kepada buruh rokok di Surabaya, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan pekerja.

DPRD Tana Toraja kecewa pengalihan dana BLT warga kurang mampu di Lembang Batusura’ ke proyek fisik. Akibatnya, 43 keluarga belum menerima bantuan selama enam bulan dan memicu ketidakpastian anggaran.

Pakar energi Unpad menilai skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih ideal untuk menggantikan subsidi LPG, namun akurasi data penerima menjadi krusial. Simak detailnya!

Pemerintah melalui Seskab dan Mensos membahas penyaluran BLT Pengungsi Sumatera minimal Rp8 juta per KK, serta bantuan lain untuk korban bencana dan masyarakat umum demi pemulihan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada stabilitas pangan dan harga kebutuhan pokok, serta kesiapan libur akhir tahun 2025, untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kantor Pos Marore berhasil menuntaskan Penyaluran BLTS Kesra di tiga pulau terpencil, meskipun harus menghadapi ombak tinggi hingga satu meter, menunjukkan dedikasi petugas.

Pemerintah Indonesia menargetkan Ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester kedua 2026, membuka jalan bagi penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan strategis dengan Uni Eropa.

Pemerintah menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester II 2026, membuka peluang besar bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa serta meningkatkan daya saing ekspor nasional.

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN dengan kontribusi sekitar 40% dari total nilai ekonomi digital kawasan.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

Danantara Indonesia melalui COO Dony Oskaria menekankan Transparansi DSI dalam operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia, BUMN pengekspor komoditas strategis, demi memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel serta kelancaran program pemerintah.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.