Jadi Prioritas, Groundbreking Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Bali pada Maret 2026

Proyek pengelolaan sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Pulau Bali akan dilakukan groundbreking pada Maret 2026 mendatang.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, proyek pengelolaan sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Pulau Bali akan dilakukan groundbreking pada Maret 2026 mendatang.

Hanif menerangkan, untuk gelombang pertama sesuai penjelasan CEO Danantara, Rosan Roeslani untuk proyek PSEL di Indonesia yang pertama akan dibuat di wilayah Kota Denpasar dan aglomerasi atau pemusatan aktivitas ekonomi dan industri PSEL di Denpasar dan Badung, Bali.

Selanjutnya, di Yogyakarta yang juga dalam satu aglomerasi. Lalu, di Bekasi, Jawa Barat dan kabupaten dan kota-nya dalam satu aglomerasi dan juga Bogor, Jawa Barat dalam satu aglomerasi.

"Enam (daerah) yang lainnya sedang proses pengadaan barang dan jasa yang diproyeksikan akan selesai di Bulan November. Jadi agak lama karena ini memang harus presisi karena ternyata peminatnya sangat banyak sekali. Ini yang kemudian diarahkan," kata Hanif di Pantai Kedonganan, Bali, Jumat (6/2).

Hanif juga menyatakan untuk selanjutnya ada yang baru yang suda dibahas di Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Yaitu, di DKI Jakarta, Bandung, Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, untuk pembangunan PSEL.

"Hari ini Bapak Menko Pangan (Zulkifli Hasan) sedang ke Makassar untuk menyelesaikan masalah dispute (perselisihan) antara Walikota Makassar dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan terkait dengan PSEL ini. Jadi sepulang dari Makassar, Bapak Menko akan merapatkan bersama kita," ujar Hanif.

Kemudian sesuai dengan perkembangan hasil rakortas pihaknya akan segera mengidentifikasi yang sampahnya 600 sampai 1.000 ton di setiap daerah di kabupaten dan kota. Untuk tahap awal itu ada 13 kabupaten dan kota di Indonesia dengan kapasitas sampah 1000 ton per hari.

"Kalau yang PSEL tahap awal ini (13 kabupaten dan kota) yang 1.000 ton per day. Sekarang sesuai dengan hasil rakortas kita akan menginventarisasi kabupaten dan kota atau aglomerasi-nya yang memiliki sampah 600 sampai 1.000 ton untuk kemudian kita usulkan untuk PSEL juga," tandas dia.

Selanjutnya dari hitungan berdasarkan karakteristik pengelolaan sampah di nasional ada potensi 25 kabupaten dan kota di Indonesia atau aglomerasinya untuk proyek PSEL yang sebelumnya menyetujui tujuh aglomerasi yang mencakup 13 kabupaten dan kota.

"Jadi yang ini tadi ada 13 (kabupaten dan kota). Yang 600 sampai 1.000 sekitar ada 25 (kabupaten dan kota). Kita akan dorong terus," jelas dia.

Pihaknya juga telah melakukan rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria dan untuk teknologi PSEL telah disiapkan.

"Kemudian regulasinya sudah dikeluarkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) kita tinggal mengoperasionalkan. Jadi pendanaan sedang kita kerjasamakan dengan Bappenas, PU, LHK, dan Mendagri. Jadi kita berupaya menyelesaikan sampah secukup-cukupnya sampai selesai di tahun 2029," kata dia.

Hanif juga menyebutkan, di tahun 2026 target yang diminta untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah 63 persen.

"Hari ini kita baru 24 persen. Namun bilamana kita mampu mengaktifkan semua fasilitas yang ada di kabupaten dan kota termasuk di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar ini, kita bisa naik sampai 57 persen. Target kita RPJMN adalah 63 persen," kata dia.

"Maka sisanya kita lakukan melalui penegakan hukum dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yaitu sosialisasi terus-menerus sampai di lapangan dengan menggerakkan unsur PLKB atau BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)," imbuh dia.

Sosialisasi

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji akan mengerahkan 600 orangnya untuk bersama-sama melakukan sosialisasi secara door to door.

"Karena salah satu indikator kinerja penyuluh adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi kita lakukan penguatan. Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Kita perlu kerjasama aja, media untuk terus menggaungkan ini supaya tidak lemah. Biasanya gerakan nasional nanti lama-lama semangatnya kurang. Kita harus saling mengingatkan," ujar Wihaji.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pembangkit listrik tenaga sampah di 7 lokasi akan groundbreaking pada 2026. Pembangkit listrik dari sampah itu akan dibangun di Bali, Yogyakarta, Bogor, Tangerang, Semarang, Bekasi, dan Medan.

Pembangunan pembangkit listrik dari sampah itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

"Sampah yang menimbulkan penyakit itu, melalui Inpres (Perpres) itu, sekarang insyaallah akan berubah menjadi energi listrik, akan menjadi lapangan kerja, dan akan menjadi sumber energi yang terbarukan. Nah, ini yang kita percepat," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (24/10).