Kemendagri Siap Kawal Percepatan Pembangunan PSEL di Daerah

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk menangani masalah sampah secara sistematis dan terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat proyek strategis pembangunan PSEL Kaltim di dua wilayah aglomerasi utama, Balikpapan dan Samarinda, sebagai langkah modernisasi pengelolaan limbah dan penyediaa

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Gubernur Kaltim memastikan percepatan pembangunan PSEL Kaltim di dua wilayah aglomerasi, Balikpapan dan Samarinda, demi atasi masalah sampah yang mendesak.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) mendorong percepatan realisasi PSEL Padang Raya sebagai solusi penanganan sampah, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan edukasi masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah

Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen penuh mendukung percepatan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai solusi strategis penanganan sampah dan penguatan ketahanan energi.

Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk membangun instalasi PSEL Kota Tangerang, menargetkan kesiapan lahan rampung tahun ini demi pengelolaan sampah yang modern dan mandiri.

Proyek pengelolaan sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Pulau Bali akan dilakukan groundbreking pada Maret 2026 mendatang.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyatakan PSEL dapat mengurangi beban timbunan sampah di TPA. Pemerintah segera meluncurkan 34 proyek PSEL untuk penanganan volume sampah harian yang mencapai ribuan ton.

Menteri Sekretaris Negara mengumumkan peluncuran proyek PSEL 'Waste to Energy' di 34 kabupaten/kota mulai Januari hingga Maret 2026, diharapkan mampu mengatasi timbunan sampah harian yang masif dan mendukung kemandirian energi nasional.

Proyek tersebut akan dibangun di 34 titik yang tersebar di 34 kabupaten/kota, khususnya di daerah dengan volume timbunan sampah harian.

Kemendagri RI mendorong percepatan Raperdasus Pelarangan Perang Suku di Papua Pegunungan. Langkah ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat untuk mencegah konflik berulang dan menciptakan stabilitas daerah.

Kementerian Dalam Negeri bersama Garuda TV akan menyelenggarakan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, sebuah penghargaan untuk pemda yang inovatif dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram terus berupaya meningkatkan aktivasi IKD di tengah target besar dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data.

Sebanyak 112 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kalimantan Utara (Kaltara) kini siap beroperasi penuh, menjadi pendorong utama ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam upaya pemulihan keamanan Wamena, Papua Pegunungan, pascakonflik. Simak langkah konkret yang diambil untuk masyarakat terdampak.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendesak kepala daerah untuk tidak mengabaikan program swasembada pangan nasional. Prioritas ini krusial demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan global.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah meninggalkan pola rapat yang bersifat administratif dan seremonial.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk mengakselerasi berbagai program prioritas pemerintah.