Kemendagri Siap Kawal Percepatan Pembangunan PSEL di Daerah

Pemerintah menargetkan 70-80 persen pengelolaan sampah nasional tuntas pada tahun 2029 melalui percepatan fasilitas pengolahan sampah dan partisipasi masyarakat, simak strategi lengkapnya.

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk menangani masalah sampah secara sistematis dan terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat proyek strategis pembangunan PSEL Kaltim di dua wilayah aglomerasi utama, Balikpapan dan Samarinda, sebagai langkah modernisasi pengelolaan limbah dan penyediaa

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Gubernur Kaltim memastikan percepatan pembangunan PSEL Kaltim di dua wilayah aglomerasi, Balikpapan dan Samarinda, demi atasi masalah sampah yang mendesak.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) mendorong percepatan realisasi PSEL Padang Raya sebagai solusi penanganan sampah, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan edukasi masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah

Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen penuh mendukung percepatan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai solusi strategis penanganan sampah dan penguatan ketahanan energi.

Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk membangun instalasi PSEL Kota Tangerang, menargetkan kesiapan lahan rampung tahun ini demi pengelolaan sampah yang modern dan mandiri.

Proyek pengelolaan sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Pulau Bali akan dilakukan groundbreking pada Maret 2026 mendatang.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyatakan PSEL dapat mengurangi beban timbunan sampah di TPA. Pemerintah segera meluncurkan 34 proyek PSEL untuk penanganan volume sampah harian yang mencapai ribuan ton.

Menteri Sekretaris Negara mengumumkan peluncuran proyek PSEL 'Waste to Energy' di 34 kabupaten/kota mulai Januari hingga Maret 2026, diharapkan mampu mengatasi timbunan sampah harian yang masif dan mendukung kemandirian energi nasional.

Siskeudes merupakan hasil kolaborasi Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ribka menilai pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan.

Setiap jenjang pendidikan juga harus membawa perubahan dalam cara memimpin.

Sektor kelautan dan perikanan berperan besar dalam menjaga stabilitas tersebut karena sekitar 54 persen kebutuhan protein hewani masyarakat.

Menurut Bima, berbagai tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini harus dijawab dengan inovasi dan kepemimpinan.

Menurut Ribka, reformasi tata kelola diperlukan mengingat pengelolaan Dana Otsus selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Pemimpin saat ini tidak lagi cukup mengandalkan pengalaman, tetapi juga harus mampu menyusun kebijakan berdasarkan data.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya mempersiapkan Pemimpin Masa Depan Indonesia Emas 2045 yang adaptif dan berintegritas. Simak selengkapnya!

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa sungai tidak dapat lagi dipandang sekadar sebagai saluran air, melainkan sebagai urat nadi kehidupan.

Bima menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kinerja dan stabilitas pemerintahan di daerah.

Bima menekankan bahwa Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah meninggalkan pola rapat yang bersifat administratif dan seremonial.