Kemendagri

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel.

Ribka mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan fasilitasi penanganan konflik sosial yang sebelumnya terjadi di Wamena.

Pemda bersama aparat kepolisian terus melakukan pendataan dan pengaturan kebutuhan warga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendesak kepala daerah untuk tidak mengabaikan program swasembada pangan nasional. Prioritas ini krusial demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan global.

Ia secara khusus mengapresiasi masyarakat Wamena yang bergerak cepat membantu warga terdampak dan menjaga situasi tetap kondusif saat konflik terjadi.

Operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut mencakup 530 unit di Jawa Timur yang tersebar di tujuh kabupaten dan 531 unit di Jawa Tengah yang tersebar di 8 kabupaten.

Pemerintah Kota Padang akan meluncurkan proyek percontohan digitalisasi bansos pada tahun 2026, menyiapkan 1.750 agen pendamping untuk memastikan kelancaran program Digitalisasi Bansos Padang dan ketepatan sasaran bantuan. Program ini bertujuan mengukur k

Menurut Bima, pemimpin daerah harus aktif memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memeriksa harga komoditas.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh percepatan UPTD Konservasi Laut Maluku, langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan meningkatkan pendapatan daerah. Simak detailnya!

Wiyagus juga menyatakan, praktik pungutan liar (pungli) atau uang pelicin tidak boleh lagi diwajarkan oleh masyarakat.

Bima menegaskan, HIPMI memiliki ruang besar untuk mendampingi kepala daerah melalui perspektif yang lebih kolaboratif dan inovatif.

Kementerian Dalam Negeri menunjuk Kabupaten Kukar sebagai tuan rumah pelatihan KDMP, bertujuan meningkatkan kualitas SDM pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan menggerakkan ekonomi lokal.

Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pihak menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif.

Wiyagus memaparkan berbagai potensi wisata yang dimiliki Indonesia, mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga keberagaman masyarakat.

Bima juga menegaskan, pelaksanaan program strategis nasional yang baik di daerah dapat menjadi pengungkit kemajuan pembangunan.

Menurut Ribka, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan MRP dengan perkembangan tata kelola Otsus Papua.

Wiyagus menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman awal dalam penerapan pemungutan suara elektronik.

Sekitar 351 ribu calon penerima bantuan sosial (bansos) dapat mengakses layanan tanpa menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Teguh menekankan bahwa pembangunan sistem kependudukan tidak hanya berfokus pada penguatan infrastruktur seperti server, jaringan.