Kemendagri

Ribka menegaskan penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh.

Sepuluh rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai forum dan pembahasan selama Rakernas.

Festival ini menjadi salah satu agenda dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Siskeudes merupakan hasil kolaborasi Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Setiap jenjang pendidikan juga harus membawa perubahan dalam cara memimpin.

Menurut Bima, berbagai tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini harus dijawab dengan inovasi dan kepemimpinan.

Menurut Ribka, reformasi tata kelola diperlukan mengingat pengelolaan Dana Otsus selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Calon penerima harus merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni.

ALTI yang beberapa tahun lalu masih dalam tahap membangun organisasi kini telah berkembang pesat, baik dari sisi kelembagaan maupun penyelenggaraan kompetisi.

Program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang baik

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berhasil tekan angka pengangguran dan diganjar penghargaan serta dana insentif Rp2 miliar dari Kemendagri. Simak strategi suksesnya!

Menurutnya, lulusan pendidikan vokasi memiliki banyak peluang untuk mengembangkan kompetensinya, termasuk melalui kewirausahaan.

Ia menilai IKAPTK bukan sekadar organisasi alumni, melainkan jaringan strategis yang menghimpun alumni kepamongprajaan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Wamendagri Bima mengajak para mahasiswa membayangkan diri mereka 20 tahun mendatang sebagai bekal untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.

Mendagri menilai kegiatan tersebut memberikan berbagai manfaat. Pertama, mempertahankan budaya tenun.

Ini khususnya dalam mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu agenda strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Proses penyusunan naskah akademik perlu mempertimbangkan berbagai ketentuan yang telah lebih dahulu berlaku agar tercipta sinkronisasi kebijakan

Hal tersebut disampaikan Tri saat membuka Sosialisasi Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Tri Tito saat membuka acara Sosialisasi Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Agenda yang mengusung tema 'Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional' tersebut dihadiri sekitar 50 ribu peserta.