Medco Power Indonesia Buka Peluang Terlibat Proyek PLTSa, Pemerintah Sederhanakan Regulasi

Medco Power Indonesia menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), seiring upaya pemerintah menyederhanakan regulasi perizinan demi menarik investor.

PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco Energi) melalui anak perusahaannya, Medco Power Indonesia, membuka peluang besar untuk berpartisipasi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Direktur Utama Medco Power Indonesia, Eka Satria, menegaskan bahwa perusahaan pada dasarnya selalu siap untuk terlibat dalam proyek energi yang menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Eka dalam acara National Media Engagement di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (16/11). Meskipun demikian, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan kajian internal yang mendalam dan menunggu arahan lebih lanjut dari manajemen perusahaan.

Proyek PLTSa sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan untuk mengolah sampah menjadi energi listrik dengan teknologi ramah lingkungan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mengatasi persoalan sampah yang kian menumpuk, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa pasokan listrik yang berkelanjutan.

Minat Investor Tinggi dan Dukungan Medco Power

Eka Satria menilai bahwa proyek PLTSa ini telah menarik perhatian banyak investor, yang menunjukkan potensi besar di sektor energi terbarukan. Hal ini terbukti dari tahap awal seleksi proyek, di mana tercatat ada 26 perusahaan yang menunjukkan minat untuk mengikuti proses pemilihan.

Tingginya minat dari berbagai investor ini menjadi indikator kuat bahwa PLTSa kini dianggap layak secara teknologi maupun ekonomi. Medco Power Indonesia pun menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini, terutama karena isu teknologi yang semakin matang dan dibahas secara luas.

Menurut Eka, "Mengenai tertarik nggak tertariknya, saya harus lapor dulu. Intinya, tentunya simpel saja, kalau ini bisnis energi, bisnis yang menguntungkan, apalagi ini untuk masyarakat Indonesia. Kami siap saja."

Akselerasi pemanfaatan sampah menjadi energi diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk penanganan sampah di berbagai daerah. Upaya ini juga akan didukung oleh aturan baru mengenai elektrifikasi yang sedang digodok pemerintah.

Penyederhanaan Regulasi PLTSa oleh Pemerintah

Pemerintah saat ini tengah berupaya menyatukan tiga peraturan presiden (perpres) terkait pengelolaan sampah guna mendukung percepatan pemanfaatan sampah menjadi energi listrik melalui PLTSa. Langkah ini diambil untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan tidak membingungkan bagi para pelaku industri.

Tiga perpres yang akan disatukan meliputi Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah, Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik, serta Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut. Penyatuan ini akan mencakup berbagai jalur perizinan pengolahan sampah hingga skema biaya listrik dari PLTSa.

Aturan baru ini juga akan menetapkan skema biaya listrik dari PLTSa sebesar 19,20 sen per kilowatt hour (kWh), yang berada di atas tarif yang ditetapkan PLN sebesar 13,5 sen per kWh. Selisih tarif ini rencananya akan dipenuhi melalui subsidi dari Kementerian Keuangan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung proyek ini.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, sebelumnya menilai bahwa perizinan yang berbelit-belit dapat menghambat investor. "Pengurusan izin harus melewati berbagai kementerian/lembaga dan instansi terkait lainnya," ungkapnya, yang dapat membuat investor mundur dan rencana pengolahan teknologi tidak berlanjut.

Dengan penggabungan perpres, pemerintah berharap dapat menyederhanakan aturan dan memotong proses perizinan yang selama ini memakan waktu. Nantinya, proses pengolahan sampah menjadi energi listrik hanya perlu melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan langsung diteruskan ke PT PLN (Persero), mempermudah investasi di sektor PLTSa.

Sumber: AntaraNews