regulasi lingkungan

Papua Barat Daya menyusun RPPLH sebagai pedoman pembangunan berkelanjutan jangka panjang, menyesuaikan regulasi baru dan mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, serta sosial untuk masa depan.

DPRD Banjarmasin rampungkan pembahasan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Aturan ini jadi tonggak penting menekan pencemaran sungai dan memperkuat sistem di kota.

Permenhut 6/2026 menjadi sorotan utama, dinilai memberikan kejelasan dan stabilitas bagi pengusaha proyek karbon, siap menempatkan Indonesia di garis depan pasar global.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis regulasi baru terkait tata kelola lingkungan kawasan industri, bertujuan mengoptimalkan peran pengelola dan mendukung iklim investasi yang kondusif serta berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Satgas MBG tidak akan toleransi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang abai standar IPAL dan SLHS, menegaskan **sanksi SPPG Bengkayang** demi kualitas layanan dan kesehatan masyarakat.

Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin menyepakati pembenahan Penanganan Banjir Banjarmasin dari hulu ke hilir usai audiensi dengan warga dan akademisi, membuka harapan solusi komprehensif.

IPB University dan PASPI menyoroti potensi besar pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi produk bernilai tambah ekonomi, mendorong ekonomi sirkular, dan mengatasi tantangan regulasi untuk keberlanjutan industri nasional.

Pemerintah Kabupaten Serang memperbarui regulasi lingkungan hidup dan memperketat pengawasan aktivitas pertambangan melalui revisi Perda, demi kelestarian alam dan kenyamanan masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) segera menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penanganan lumpur Sidoarjo, memastikan mitigasi dampak ekologis sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen penuh terhadap regulasi lingkungan hidup dengan tidak menggunakan insinerator skala kecil untuk pengelolaan sampah, sekaligus mengkaji ulang fasilitas yang sudah ada. Kebijakan ini bertujuan menjaga lingkungan dan memat

Anggota DPR Marinus Gea berhasil meraih gelar doktor di USU, mengungkap pergeseran signifikan dalam pembentukan nilai perusahaan berkelanjutan di Indonesia yang kini tak lagi hanya dinilai dari aspek finansial.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengingatkan pengelola kawasan di Tangerang Selatan untuk mengimplementasikan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri, mengurangi beban pemerintah daerah. Kebijakan ini menjadi.

Pemerintah Indonesia menempatkan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai instrumen vital untuk mewujudkan ekonomi sirkular dan mendorong transformasi industri dalam negeri yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serius wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Kalteng dengan menyiapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH).

Platform NPAP menantikan Perpres yang akan mewajibkan produsen bertanggung jawab atas sampah plastiknya, mengubah EPR sukarela menjadi wajib demi target pengelolaan limbah 100% pada 2029.

Medco Power Indonesia menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), seiring upaya pemerintah menyederhanakan regulasi perizinan demi menarik investor.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan Indonesia serius tangani perubahan iklim di COP30, melalui langkah eksekutif dan legislatif, termasuk dorongan regulasi dan perdagangan karbon.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi menghentikan operasional PT Genesis Regeneration Smelting (GRS) di Serang. Simak alasan di balik penutupan PT GRS yang membandel ini, termasuk pelanggaran berat dan perusakan lingkungan.