Jadi Pilar Terpenting Ekonomi, Industri Pertambangan Dituntut Atasi Dampak Lingkungan

Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk Peningkatan Lifting Migas nasional melalui adopsi teknologi canggih dan strategi komprehensif, demi ketahanan energi dan pelayanan masyarakat.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra berharap Kontribusi ExxonMobil terus menopang target lifting migas nasional, sejalan dengan visi kemandirian energi dan hilirisasi.

Untuk menjaga alat berat tersebut beroperasi lancar, dibutuhkan perawatan mesin yang mumpuni, salah satu pelumas mesin.

Perusahaan dituntut untuk bertransformasi secara digital, termasuk bidang manufaktur.

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menyerukan kepada masyarakat Banyumas dan Cilacap untuk aktif mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan demi keberlanjutan alam dan kesejahteraan bersama.

Pemkab Aceh Barat melarang sistem 'Ring 1' dalam rekrutmen tenaga kerja perusahaan tambang. Ini demi transparansi, keadilan, dan memprioritaskan SDM lokal, mengoptimalkan potensi putra-putri daerah Aceh Barat.

Ketika industri manufaktur, farmasi, dan otomotif menghadapi lonjakan biaya produksi, sektor-sektor ini justru memperoleh keuntungan dari selisih kurs.

Dari sisi permintaan, sekitar 50% konsumsi timah global masih ditopang oleh segmen solder yang berkaitan erat dengan industri semikonduktor dan elektronik.

PT BUMA International Group Tbk menunjukkan peningkatan signifikan dalam Kinerja BUMA International Group di Kuartal I 2026, mengatasi tantangan operasional sebelumnya dan membukukan perbaikan struktural yang menjanjikan.

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.