Ini Strategi OJK dalam Penguatan Tata Kelola

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola asuransi dan manajemen risiko sebagai kunci utama menjaga kepercayaan nasabah. Simak upaya kolaboratif OJK, DPR RI, dan asosiasi industri untuk ekosistem asuransi yang lebih sehat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia sebagai bagian dari upaya pembenahan pasar modal, melibatkan Kemenko Perekonomian dan SRO.

OJK perlu mengambil peran sebagai enabler dan menjadi salah satu pilar utama agar sektor jasa keuangan tetap stabil.

strategi ini juga bertujuan untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem.

Forum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Syakyakirti.

OJK juga aktif mendorong akses pendanaan bagi pelaku usaha dengan menggelar sesi 'Sosialisasi Alternatif Pendanaan Perusahaan melalui Pasar Modal'.

Total lebih dari 5,5 juta masyarakat telah dijangkau lewat berbagai kegiatan literasi.

IKAD ini disusun sebagai upaya menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi akses keuangan di berbagai wilayah Indonesia.

Ekonom Senior Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam menyatakan tudingan terhadap SLIK OJK adalah tudingan yang salah sasaran

Indeks literasi keuangan nasional yang dihitung dengan metode keberlanjutan mengalami peningkatan dari 65,43% pada tahun 2024 menjadi 66,46% pada tahun 2025.

OJK dorong pengembangan ekonomi daerah lewat hilirisasi agrikultur, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua secara konsisten memperkuat pembinaan UMKM, meliputi aspek produksi hingga pemasaran, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kewajiban pelaporan SLIK bagi perusahaan asuransi dan penjaminan hingga akhir 2027, bertujuan memperkuat kualitas sistem pelaporan secara berkelanjutan.

Penurunan suku bunga kredit tidak terjadi secara instan karena sangat bergantung pada biaya dana atau cost of fund (CoF) masing-masing bank.

Kebijakan penyesuaian jangka waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 yang telah diaudit berdasarkan PSAK 117 Kontrak Asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan nasional memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan valas nasabah, menjaga stabilitas kurs, dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga tanpa memicu volatilitas kurs.

Latar belakang tersebut membentuk gaya kepemimpinannya yang adaptif, berorientasi pada hasil, serta mampu mendorong transformasi di berbagai sektor strategis.