LIVE

Info Terbaru: Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp129 Triliun

Di samping itu, anggaran juga disalurkan untuk pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur.

blokir anggaran
Info Terbaru: Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp129 Triliun
Info Terbaru: Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp129 Triliun (merdeka.com)

Pemerintah akhirnya membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) seiring berakhirnya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025, dengan nilai realisasi saat ini mencapai Rp129 triliun.

"Kami sudah membuka blokir. Kalau angkanya sebesar Rp129 triliun sampai saat ini," kata Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6).

Menurut dia, penyaluran anggaran yang dicadangkan itu diprioritaskan untuk kementerian/lembaga (K/L) yang baru terbentuk pada kabinet kali ini. Anggaran utamanya difokuskan untuk belanja pegawai dan operasional.

Di samping itu, anggaran juga disalurkan untuk pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur.

"Kami mendukung sesuai dengan arahan Presiden Prabowo," ujar Luky.

Seperti diketahui, pelaksanaan program efisiensi pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 telah diselesaikan pada 7 Maret 2025. Inpres mengarahkan agar anggaran K/L diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Penyaluran Belanja Negara

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta izin Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran, dan berbagai langkah lainnya agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.

Seiring dengan pembukaan blokir anggaran, belanja K/L mulai terakselerasi. Per 31 Mei 2025, penyaluran belanja negara terakselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun.

Meski nilai realisasi masih jauh dari target, mempertimbangkan paruh pertama tahun hampir berlalu, namun nilai itu meningkat sekitar Rp200 triliun dari realisasi April sebesar Rp806, 2 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kebakaran Hebat Ponpes di Lampung Selatan, Ini Dugaan Pemicunya

{{caption}}
Curhat Kepala Satpol PP Jakarta: 7 Orang Petugas Kawal 1 Kelurahan, Kerja Bisa 24 Jam

{{caption}}
Dua Usulan NasDem soal Ambang Batas Parlemen, Besarannya Naik di Atas 6 Persen

{{caption}}
Saat Mobil Terperosok ke Septic Tank yang Menyatu dengan Garasi di Depok

{{caption}}
Dealer Kendaraan di Lampung Selatan Dibobol Maling, 4 Motor Raib

{{caption}}
Lagi Asyik Minum Tuak, Pria di Deli Serdang Tewas Ditusuk Mantan Napi

Topik Terkait
{{caption}}
Realisasi Belanja K/L APBN 2025 Melonjak 129,3 Persen, Kemenkeu Ungkap Alasannya

Realisasi Belanja K/L APBN 2025 tercatat melonjak signifikan hingga 129,3 persen. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan faktor utama di balik kenaikan anggaran ini.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
Daftar Lengkap 15 Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga Dipangkas Sri Mulyani Tahun Depan

Dalam efisiensi tersebut akan dihemat 15 item belanja K/L.

Efisiensi Anggaran
{{caption}}
Efisiensi Selesai, Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Rp86 Triliun

Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran.

Sri Mulyani
{{caption}}
VIDEO: Perintah Prabowo Pemangkasan Anggaran Rp306 Triliun, DPR Belum Tahu Uangnya Untuk Apa

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja

Berita Update
{{caption}}
VIDEO: Beda Ketegasan Prabowo soal IKN dengan Jokowi, Blokir Anggaran Jumbo Pilih Penghematan

Dia mengungkap anggaran pembangunan IKN tahun 2025 belum direalisasikan karena masih diblokir Kementerian Keuangan.

Berita Update
{{caption}}
Membedah Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo: Bakal Terjadi Perlambatan Ekonomi?

Efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di era Presiden Prabowo Subianto berdampak kompleks pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Efisiensi Anggaran
{{caption}}
Presiden Prabowo Hemat Besar-besaran, APBN dan APBD Dipangkas Rp306 Triliun

Penghematan terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo
{{caption}}
Prabowo Efisiensi Anggaran 2025: Belanja Negara Dipangkas Rp306,6 Triliun

Prabowo memerintahkan agar efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun.

Presiden Prabowo Subianto
{{caption}}
Jokowi Sengaja Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025, Sri Mulyani Bilang Begini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.

Presiden Jokowi
{{caption}}
VIDEO: Langkah Tegas Prabowo Blokir Anggaran Jumbo IKN, Begini Reaksi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kabar pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Pemerintahan Prabowo Subianto.

berita update
{{caption}}
Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.

blokir anggaran
{{caption}}
Terungkap, Begini Isi Surat Edaran Sri Mulyani Blokir Belanja Pemerintah Senilai Rp50,1 Triliun

kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.

blokir anggaran
{{caption}}
Komisi I DPR: Menarik Pajak di Selat Malaka akan Menimbulkan Konflik Baru

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

berita update
{{caption}}
Ramai Isu Pajak Jalan Tol, Menkeu Purbaya: Nanti Saya Beresin, Harusnya Dianalisa Dulu

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

berita update
{{caption}}
DJP Buka Suara Soal Ramai Isu Pajak Jalan Tol

DJP memastikan wacana pengenaan PPN pada jasa jalan tol masih tahap perencanaan dan belum diatur dalam regulasi, sehingga belum berdampak ke masyarakat.

berita update
{{caption}}
Kemenkeu Buka Dialog Langsung dengan Pengusaha AS, Perkuat Hubungan Ekonomi dan Investasi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ruang dialog langsung dengan pengusaha Amerika Serikat (AS) di Washington D.C., mempererat hubungan ekonomi dan membuka peluang investasi. Simak komitmen Indonesia menjaga stabilitas ekonomi dan reformasi struktural

amerika serikat
{{caption}}
Indonesia Perkuat Reformasi Ekonomi Hadapi Krisis Energi Global

Di tengah gejolak krisis energi global, Indonesia mengandalkan reformasi ekonomi struktural, termasuk pembentukan Satgas P2SP, untuk memperkuat ketahanan nasional dan menjaga stabilitas makroekonomi.

ekonomi indonesia
{{caption}}
BCA Raih Empat Penghargaan Mitra SUN Terbaik dari Kemenkeu, Perkuat Pasar Keuangan Nasional

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menunjukkan dominasinya di pasar keuangan dengan meraih empat penghargaan bergengsi dari Kemenkeu sebagai Mitra Distribusi dan Dealer Utama SUN, menegaskan komitmennya terhadap pembangunan nasional.

bca