Indonesia Genjot Swasembada Gula Tebu 2026, Tekan Ketergantungan Impor

Pemerintah Indonesia mempercepat agenda swasembada gula tebu 2026 untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengurangi ketergantungan impor yang masih tinggi, dengan target produksi 3 juta ton gula konsumsi. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pan

Indonesia terus berupaya keras untuk mencapai swasembada gula konsumsi pada tahun 2026, sebuah langkah krusial dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Komoditas gula, yang merupakan bahan pangan strategis, masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan domestik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun produksi Gula Kristal Putih (GKP) meningkat menjadi 2,465 juta ton pada 2024 dari 2,27 juta ton pada 2023, angka tersebut masih belum cukup untuk menutup kebutuhan nasional yang mendekati 2,8 juta ton.

Ketergantungan pada impor gula masih menjadi persoalan serius, dengan hampir 5,31 juta ton gula diimpor pada 2024 untuk menutupi defisit pasokan. Situasi ini diperparah oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan pesatnya industri makanan-minuman di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah strategis untuk mempercepat agenda swasembada gula melalui pembangunan ekosistem gula nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Target ambisius telah ditetapkan, dengan Badan Pangan Nasional menargetkan produksi gula sebesar 2,59 juta ton pada 2025, dan Kementerian Pertanian menargetkan 3 juta ton gula konsumsi pada 2026. Proyeksi neraca pangan menunjukkan bahwa dengan kebutuhan sekitar 2,836 juta ton untuk gula konsumsi, target ini berpotensi menghasilkan surplus, menjadikan swasembada gula konsumsi bukan lagi sekadar wacana, melainkan tujuan yang realistis.

Strategi Pemerintah untuk Swasembada Gula Nasional

Untuk mencapai target swasembada gula tebu 2026, pemerintah mengandalkan dua pilar utama: perluasan lahan dan peningkatan produktivitas. Program hilirisasi perkebunan menjadi fokus utama, termasuk peremajaan tebu (bongkar ratoon) dan pembukaan lahan baru seluas 200 ribu hektare yang ditargetkan pada tahun 2025 dan 2026. Upaya ini terus didorong meskipun realisasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Kebijakan ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol. Selain itu, pelepasan varietas tebu unggul berdaya hasil tinggi juga diharapkan dapat mendongkrak produksi. Dari sisi tata niaga, pemerintah telah menetapkan harga acuan sebesar Rp14.500 per kilogram di tingkat produsen dan Rp17.500 per kilogram di tingkat konsumen, bertujuan menjaga keseimbangan antara insentif bagi petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, BUMN, industri, dan pemerintah daerah, menjadi kunci utama keberhasilan. Jawa Timur, sebagai contoh, telah membuktikan diri sebagai tulang punggung swasembada gula nasional. Provinsi ini mencatat produksi 1,278 juta ton pada 2024, menciptakan surplus besar setelah kebutuhan lokal terpenuhi, dengan rata-rata produksi 1,185 juta ton per tahun atau sekitar separuh produksi nasional dalam periode 2021–2025.

Peran Swasta dan Tantangan Produktivitas Gula

Peran aktif sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat vital dalam upaya mencapai swasembada gula. Holding Pangan ID Food, bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), telah melakukan konsolidasi industri gula nasional dengan mengintegrasikan 36 pabrik gula di berbagai provinsi. Langkah ini disertai komitmen penyerapan gula petani melalui mekanisme lelang di pabrik dengan harga minimal Rp14.500 per kilogram, serta dukungan pembiayaan dari holding Danantara.

Restrukturisasi bisnis dari hulu hingga hilir diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pabrik, memperbaiki kualitas gula, dan memastikan hasil tebu petani terserap optimal. Meskipun demikian, tantangan struktural masih membayangi. Produktivitas tebu nasional relatif rendah, dengan rata-rata produksi gula sekitar 4,74 ton per hektare, jauh di bawah capaian historis. Penyebabnya beragam, mulai dari kebun tebu yang menua, keterbatasan bibit unggul, praktik budidaya yang belum optimal, hingga keterbatasan infrastruktur irigasi dan akses permodalan.

Di sisi hilir, banyak pabrik gula berusia tua dengan rendemen rendah, sehingga revitalisasi pabrik yang digencarkan melalui suntikan modal negara belum maksimal tanpa pasokan tebu berkualitas. Persoalan tata niaga dan kesejahteraan petani juga menjadi faktor penentu. Kebocoran gula impor berupa gula rafinasi ke pasar konsumsi kerap menekan harga gula petani, memicu keluhan bahwa mekanisme pasar belum sepenuhnya berpihak pada produsen dalam negeri. Ketidakpastian harga, lemahnya pengawasan tataniaga dari gula impor, serta minimnya dana talangan membuat minat menanam tebu menurun.

Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Bioenergi Nasional

Mewujudkan swasembada gula konsumsi berarti Indonesia secara bertahap mampu menggantikan impor gula putih dengan produksi dalam negeri. Jika target produksi 3 juta ton tercapai, ketergantungan impor gula konsumsi dapat ditekan hingga mendekati nol, secara signifikan memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, penghentian impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri makanan dan farmasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa; kualitas dan spesifikasi gula nasional harus ditingkatkan terlebih dahulu agar mampu memenuhi standar industri.

Swasembada gula juga memiliki keterkaitan erat dengan agenda bioenergi nasional. Tetes tebu, sebagai produk samping penggilingan, menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi bioetanol. Dengan asumsi penggilingan 15 juta ton tebu, produksi bioetanol dapat mencapai ratusan ribu ton per tahun. Ini membuka peluang pengurangan impor bahan bakar sekaligus menciptakan pasar baru bagi tebu rakyat, meskipun realisasi potensi ini masih bergantung pada kesiapan infrastruktur pabrik bioetanol, kepastian regulasi, dan terbentuknya pasar yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan swasembada gula tebu 2026 bukan semata soal mengejar angka produksi, melainkan membangun ekosistem gula nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Keberhasilan sangat ditentukan oleh sinergi antara perluasan lahan yang terukur, penggunaan varietas unggul, modernisasi pabrik gula, kebijakan harga yang adil, serta tata niaga yang transparan dan berpihak pada petani. Tanpa pembenahan menyeluruh pada aspek produktivitas dan kesejahteraan petani, upaya substitusi impor berisiko menjadi kebijakan jangka pendek, sehingga konsistensi kebijakan dan kolaborasi kuat antar pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Sumber: AntaraNews