Harga Rumah di Indonesia Terus Naik, Fahri Hamzah Bongkar Penyebabnya
Ia mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan rumah terjangkau adalah ketersediaan tanah yang terbatas.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) berkomitmen untuk mengatasi persoalan tanah yang menjadi salah satu faktor utama tingginya harga rumah di Indonesia.
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menyelesaikan isu terkait kesediaan tanah.
"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau nyelesaikan persediaan tanah itu dengan Pak Nusron Wahid Menteri ATR BPN," kata Fahri saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11).
Ia mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan rumah terjangkau adalah ketersediaan tanah yang terbatas. Oleh karena itu, pihaknya tengah mengupayakan agar tanah tidak menjadi ajang spekulasi yang semakin memperburuk harga.
Selain itu, Fahri juga menyoroti harga tanah yang terus melambung perlu diselidiki lebih lanjut.
"Jadi, persoalan tanah sedang kita urai masalahnya. Jangan sampai tanah itu menjadi ladang spekulasi yang menciptakan kesulitan kita untuk menyiapkan rumah murah, gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yang Kita harus investigasi secara serius ini," ujarnya.
Sistem Perizinan
Tak hanya masalah tanah, Fahri juga mengungkapkan bahwa kendala lain dalam penyediaan rumah terjangkau adalah sistem perizinan yang masih rentan terhadap praktik korupsi, seperti suap dan sogok.
Menurutnya, perilaku tersebut telah memperberat biaya pembangunan rumah, yang pada akhirnya mempengaruhi harga jual kepada masyarakat.
"Soal perizinan Ini juga adalah faktor menyebabkan biaya yang tinggi. Suap menyuap, sogok menyogok, ini harus dihentikan Presiden sudah minta berkali-kali berhenti korupsi, berhenti terima suap," ujarnya.
Pihaknya berharap bahwa melalui kolaborasi dengan Kementerian ATR dan pembenahan sistem perizinan, proses penyediaan rumah bagi masyarakat dapat semakin efisien dan terjangkau.
"Nah, ini mudah-mudahan akan menciptakan satu mekanisme yang baik sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat itu semakin affordable semakin mudah dijangkau, semakin terjangkau, Itu tugas pemerintah memastikan hal itu," pungkasnya.
