Dukung Transparansi Pembangunan Infrastruktur, Begini Langkah Diambil BUMN Hutama Karya

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Arya Sandhiyudha menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah hak seluruh warga negara.

Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Keterbukaan Informasi Publik bagi seluruh Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya.

Dukung Transparansi Pembangunan Infrastruktur, Begini Langkah Diambil BUMN Hutama Karya

Dukung Transparansi Pembangunan Infrastruktur, Begini Langkah Diambil BUMN Hutama Karya

Perusahaan BUMN, PT Hutama Karya (Persero) berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik guna menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) secara berkelanjutan.

Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Keterbukaan Informasi Publik bagi seluruh Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat RI, pada Kamis (11/7), di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Arya Sandhiyudha menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah hak seluruh warga negara.

"Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 bahwa informasi adalah hak bagi human rights atau dalam Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk dalam hak universal," ujar Arya, ditulis Jumat (12/7).

Acara dimulai dengan Laporan Implementasi Layanan Informasi Publik di perusahaan yang disampaikan oleh EVP Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya, Adjib Al Hakim.

merdeka.com

Dia menjelaskan kinerja dan strategi layanan informasi publik di perusahaan, yang berhasil mempertahankan predikat 'Informatif' dari Komisi Informasi Pusat dari tahun 2022 hingga 2023.

“Penguatan layanan informasi publik terus menjadi fokus perusahaan, dengan menitikberatkan pada tiga aspek yaitu layanan, kualitas informasi, dan peningkatan sumber daya. Alhamdulillah, hingga Semester I Tahun 2024, lebih dari 50% rencana aksi telah berjalan semua dan masih sesuai target,” ujar Adjib.

Kegiatan yang disambut antusias oleh 40 perangkat PPID HK Group ini juga mendapatkan perhatian penuh dari DHCL Hutama Karya, Muhammad Fauzan.

Dia menyatakan bahwa manajemen mendukung penuh implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan mengapresiasi pendampingan aktif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

“Transparansi informasi bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga salah satu pilar penting dalam pembangunan infrastruktur yang kami lakukan. Saat ini Hutama Karya sedang mengemban mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui transparansi, kita dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan semua pemangku kepentingan,” jelas Fauzan.

Acara ini dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Samrotunnajah Ismail.

“Sebagai badan publik yang informatif, ini merupakan penyegaran bagi PPID Hutama Karya untuk dapat mempertahankan predikatnya, bahkan meningkatkan lagi layanan informasi publik yang telah dilakukan,” jelas Samrotunnajah Ismail.

Terakhir, untuk memperdalam pengetahuan PPID Hutama Karya, acara ini ditutup dengan penjelasan dan simulasi klasterisasi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang dikemas secara menarik oleh Tim Teknis Keterbukaan Informasi Publik.