Dampak Selat Hormuz Memanas: Industri Otomotif Indonesia Terancam Kenaikan Biaya dan Daya Beli Melemah

Penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga minyak global, mengancam industri otomotif Indonesia dengan kenaikan biaya produksi dan penurunan daya beli masyarakat.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran secara resmi menutup Selat Hormuz, jalur maritim krusial untuk distribusi minyak global, sejak Sabtu (28/2). Penutupan ini dipicu oleh konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pasokan energi dunia.

Sebagai salah satu jalur vital, sekitar 20 hingga 30 persen perdagangan minyak global melintasi Selat Hormuz setiap harinya, menjadikannya sangat sensitif terhadap gejolak keamanan. Indonesia, yang kini sangat bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan domestik, diperkirakan akan merasakan dampak langsung dari eskalasi ini.

Kondisi ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia, yang pada gilirannya dapat membebani perekonomian nasional melalui tekanan pada nilai tukar rupiah dan pembengkakan subsidi energi. Jika harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri ikut terkerek, daya beli masyarakat berisiko menurun drastis, memberikan tekanan signifikan pada industri otomotif nasional.

Dampak Langsung pada Industri Otomotif Nasional

Penutupan Selat Hormuz dan potensi kenaikan harga minyak global hingga lebih dari 100 dolar AS per barel akan berdampak langsung pada industri otomotif Indonesia. Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, memperkirakan biaya produksi bisa naik lebih dari 5 persen. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lonjakan biaya energi, ongkos logistik, serta mahalnya harga suku cadang impor untuk perakitan mobil di Indonesia.

Tekanan geopolitik eksternal memang tidak serta merta meruntuhkan industri otomotif secara langsung, namun dapat menyebabkan pertumbuhan yang "stunting". Hal ini terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat yang enggan melakukan pembelian besar. Sejarah mencatat pola serupa pada krisis finansial global 2008, pandemi COVID-19 pada 2020, dan penyesuaian harga BBM pada 2022.

Pada krisis finansial 2008, penjualan mobil nasional turun signifikan karena konsumen menahan pembelian akibat ketidakpastian ekonomi. Saat pandemi COVID-19, penjualan mobil anjlok hampir 50 persen dibandingkan 2019 karena aktivitas ekonomi terhenti dan daya beli melemah. Sementara itu, pada 2022, penyesuaian harga BBM membuat pertumbuhan penjualan tertahan, dengan konsumen menjadi lebih selektif, terutama untuk kendaraan boros bahan bakar.

Tantangan dan Peluang Ekspor Otomotif

Di tengah potensi perlambatan pasar domestik, kinerja ekspor menjadi penopang penting bagi industri otomotif Indonesia. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penurunan penjualan domestik di tahun 2025, hanya mencapai 803.687 unit, turun 7,2 persen dibandingkan 2024.

Berbanding terbalik dengan pasar domestik, ekspor kendaraan utuh (CBU) produksi lokal justru menunjukkan pertumbuhan solid sebesar 9,7 persen, dari 472 ribu unit pada 2024 menjadi 518 ribu unit di 2025. Kawasan Timur Tengah menyumbang 11,8 persen dari total ekspor mobil Indonesia pada 2025.

Namun, Yannes Martinus Pasaribu mengingatkan bahwa jika ketegangan di Selat Hormuz berlangsung lama, permintaan dari kawasan Timur Tengah berisiko turun drastis. Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya distribusi dan pergeseran sentimen pasar yang mencari keamanan. Kondisi ini menuntut produsen otomotif Indonesia untuk mencari jalur alternatif guna menjaga utilisasi pabrik di dalam negeri.

Potensi Pasar Kendaraan Listrik dan Tantangannya

Kenaikan harga BBM di pasar domestik secara teoritis dapat meningkatkan daya tarik kendaraan berbasis baterai, seperti hybrid dan kendaraan listrik (EV), karena biaya operasionalnya yang lebih rendah. Data Gaikindo juga menunjukkan peningkatan perhatian konsumen terhadap kendaraan elektrik, dengan penjualan yang terus naik dari 103.228 unit pada 2024 menjadi 175.144 unit pada 2025.

Meskipun demikian, kenaikan harga BBM yang signifikan, tanpa dukungan subsidi yang memadai, dapat memicu inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat. Selain itu, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS akan menyebabkan penyesuaian harga jual kendaraan di Indonesia, termasuk kendaraan listrik.

Yannes menjelaskan bahwa kombinasi faktor-faktor ini membuat konsumen kelas menengah, yang merupakan pasar terbesar mobil di Indonesia, cenderung menunda pembelian. Mereka tidak langsung beralih ke elektrifikasi karena harga awal hybrid dan EV berpotensi lebih tinggi, ditambah dengan pembiayaan yang semakin selektif. Oleh karena itu, tanpa insentif yang jelas dan kredit yang lebih ramah konsumen, lonjakan harga minyak lebih mungkin menunda transaksi daripada menciptakan lonjakan pembelian EV atau hybrid.

Peran Pemerintah dalam Menjaga Industri Otomotif

Mengingat potensi gangguan terhadap eksistensi industri otomotif nasional akibat ketegangan di Selat Hormuz, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Yannes Martinus Pasaribu menggarisbawahi tiga aspek penting yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu industri ini tetap tumbuh.

Pertama, pemerintah diharapkan dapat mencegah terjadinya "double shock" bagi konsumen, yaitu kombinasi harga BBM mahal dan bunga kredit yang ketat. Kombinasi ini dinilai paling cepat memukul niat beli mobil baru. Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan stimulus yang lebih tepat sasaran, khususnya untuk segmen volume terbesar seperti kendaraan listrik yang tidak memerlukan BBM, serta kendaraan niaga.

Ketiga, percepatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan diversifikasi pasar ekspor non-Timur Tengah sangat krusial. Langkah ini bertujuan agar pabrikan tidak terlalu terpukul oleh fluktuasi kurs dan gangguan logistik global. Dengan demikian, utilitas pabrik dapat tetap terjaga meskipun pasar domestik belum membaik.

Sumber: AntaraNews