Daftar Megaproyek Infrastruktur Peninggalan Jokowi Selama 10 Tahun

Menariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.

Masa tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi berakhir hari ini, 20 Oktober 2024. Menyusul, telah dilantiknya pasangan presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Raka Buming Raka.

Jokowi dikenal sebagai sosok yang giat membangun infrastruktur sejak awal menjabat sebagai presiden di 2014 silam. Selama satu dasawarsa menjabat orang nomor satu di Indonesia telah banyak proyek infrastruktur yang dibangun.

Mantan Walikota Solo ini menegaskan bahwa negara sebesar Indonesia dengan 17.000 pulau membutuhkan infrastruktur yang terkoneksi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi. Misalnya pembangunan jalan tol Pulau Jawa dan luar Jawa  yang dinilai masih tertinggal dibandingkan negara tetangga.

"Infrastruktur artinya banyak sekali dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain," kata Presiden Jokowi usai berhasil kembali memenangkan Pilpres 2019 lalu.

Mimpi Jokowi untuk membangun infrastruktur ini bukan isapan jempol semata. Di akhir masa jabatannya, Jokowi telah menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.700 kilometer (Km).

Di akhir kepemimpinannya, megaproyek Tol Trans Jawa telah berhasil tersambung. Padahal upaya pembangunan tol penghubung Pulau Jawa itu telah dimulai sejak 1978 atau era kepemimpinan Presiden Soeharto tak kunjung rampung. Berbagai kendala mulai dari proses pembebasan lahan hingga pembiayaan membuat kegiatan pembangunan mangkrak.

Menariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.

Kementerian PUPR mencatat, realisasi pembangunan jalan Tol Trans Jawa mencapai 965 km di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Pemerintah menyebut kehadiran proyek Tol Trans Sumatera telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Misalnya pertumbuhan wilayah perekonomian baru hingga meningkatnya produktivitas usaha maupun mobilitas masyarakat.

Infrastruktur Tak Sekadar Jalan Tol

Tak hanya jalan berbayar, Jokowi juga berhasil membangun 6.000 Km jalan baru, utamanya Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Kalimantan, NTT, dan Jalur Pantai Selatan Jawa.

Selain di perkotaan, Jokowi juga berhasil membangun 366.000 kilometer jalan desa selama dua periode menjabat presiden. Dirinya juga berhasil membangunan jembatan sepanjang 125.904 meter.

Salah satu proyek prestisius Jokowi ialah pembangunan Jembatan Youtefa memiliki total panjang 11,6 kilometer di Papua yang selama ini hampir tak tersentuh proyek infrastruktur besar.

Sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan dari kawasan pemerintahan Kota Jayapura menuju Distrik Muara Tami menempuh jarak sejauh 35 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Namun, bila melewati Jembatan Youtefa maka jaraknya cukup sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Jokowi juga menaruh perhatian besar terhadap infrastruktur penunjang pertanian. Tercatat, Sebanyak 61 bendungan berhasil dibangunnya selama 2014-2024. Ayah Wakil Presiden terpilih Gibran ini juga sukses membangun jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta hektare.

Di bidang perumahan, Presiden Jokowi telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah selama memimpin Indonesia. Tak cukup disitu, dirinya juga sukses membangun 27 bandara baru dan 28 pelabuhan berbagai wilayah Indonesia.

Bahkan, dirinya juga mampu menyulap Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi lebih cantik selama menjadi presiden. Tercatat, sebanyak 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu berhasil direnovasi.

Namun, upaya Jokowi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur jalan tol tidak semudah membalikkan telapak tangan. Contohnya, banyak pihak yang meragukan Jokowi untuk membangun mega proyek jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Trans Sumatera.

Kritik Pembangunan Infrastruktur

Kritik datang salah satunya dari mantan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono. Arief waktu itu menyebut bahwa pemerintah tidak memikirkan dampak negatif ekonomi terhadap aktivitas masyarakat di Jalan Daendels, Pantura akibat adanya jalan Tol Trans Jawa yang terkoneksi dari Merak sampai Surabaya.

Arief memaparkan, hampir 70 persen restoran tutup, 30 persen warung kecil mengalami penurunan pendapatan dan 70 persen SPBU mengalami penurunan omzet. Sehingga banyak terjadi PHK yang menyebabkan pengangguran serta peningkatan kemiskinan masyarakat di jalur Pantura.

"Dan akan juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di jalur Pantura yang melewati Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur manakala jalan tol Trans Jawa telah beroperasi secara penuh," tuturnya.

Teranyar, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengkritisi utang pemerintah yang kian membengkak pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akibat pembangunan infrastruktur yang tidak terencana dengan baik.

Megawati khawatir peningkatan utang akan memicu krisis ekonomi di tengah ketegangan geopolitik

"Coba kamu itung dengan riil, tidak bohong. Sekarang yang namanya utang negara berapa? Mbok diulas-ulas yang bener gitu," kata Megawati.

Ide Jokowi Putar Otak Kurangi Utang untuk Bangun Tol

Menjawab kritik, Jokowi putar otak dengan mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan baru. Misalnya, melibatkan sektor swasta untuk mengurangi ketergantungan APBN, atau pada BUMN.

"Atau diserahkan pada swasta, yang juga pada sekian tahun tidak berjalan dengan baik," ujar Presiden Jokowi.

Hal tersebut pula yang menjadi alasan pemerintah membentuk sebuah lembaga pengelola dana abadi atau Sovereign Wealth Fund bernama Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Meskipun membutuhkan anggaran besar, Kepala Negara menekankan proyek infrastruktur memiliki manfaat yang tinggi untuk meningkatkan daya saing produk domestik, serta memberikan efek ekonomi berlipat bagi sektor-sektor lain perekonomian.

"Betapa pentingnya yang namanya infrastruktur, daya saing kita, produk-produk yang diproduksi di negara kita akan sulit berkompetisi dengan negara lain, apabila infrastruktur kita tidak baik," kata Presiden Jokowi.

Pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2024 pada Jumat, 16 Agustus lalu, dengan tegas Kepala Negara menyebut pembangunan jalan tol berhasil menekan biaya logistik menjadi 14 persen dari semula 24 persen.

"Kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023, sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024,” ujar presiden.

Kerja keras Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur ini diapresiasi oleh Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga.  Dia menilai, pembangunan infrastruktur di era Jokowi mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan presiden sebelumnya.

"Infrastruktur lebih baik dari era berbagai presiden terdahulu. Bisa dikatakan terbaik," ujar Joga saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Jumat (18/10).

Dalam benaknya, capaian Presiden Jokowi yang paling prestisius dalam pembangunan jalan tol baru. Khususnya Tol Trans Sumatera yang berhasil membuka titik ekonomi baru di luar Jawa.

"Capaian kinerja infrastruktur yang paling menonjol adalah pembangunan jalan tol khususnya Trans Sumatera," ujar dia.