BPS: Sensus Ekonomi 2026, Instrumen Penting Pemetaan Ekonomi Riil Nasional dan Daerah
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan Sensus Ekonomi 2026 adalah instrumen krusial untuk memotret kondisi riil ekonomi, menjadi dasar kebijakan pembangunan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai instrumen vital. Sensus ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pernyataan ini disampaikan Amalia saat Apel Siaga dan Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026. Acara tersebut berlangsung di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, pada Sabtu.
SE 2026 diharapkan dapat menghasilkan data akurat yang menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan pembangunan. Data ini juga krusial untuk pengembangan investasi serta pemberdayaan dunia usaha di Indonesia.
Sensus Ekonomi sebagai 'Medical Check-up' Perekonomian Nasional
Amalia Adininggar Widyasanti mengibaratkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai "medical check-up" atau rekam medis perekonomian. Analogi ini menggambarkan betapa pentingnya sensus untuk mendapatkan gambaran kesehatan ekonomi yang komprehensif.
Data yang akurat dari sensus ini akan menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Selain itu, informasi yang terkumpul akan mendukung upaya pengembangan investasi.
Pemberdayaan dunia usaha juga sangat bergantung pada ketersediaan data yang valid dari Sensus Ekonomi 2026. Oleh karena itu, BPS mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang benar.
Setiap informasi yang dihimpun akan menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi publik adalah kunci keberhasilan sensus ini.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Peran Krusial Petugas Data Sensus Ekonomi 2026
Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen penuh terhadap penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pembangunan berkualitas harus diawali dengan ketersediaan data yang valid. Tanpa data lengkap dan benar, sulit mengambil keputusan atau menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Amalia juga memberikan motivasi kepada 8.619 petugas SE 2026 yang akan bertugas di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Para petugas ini disebutnya sebagai "pejuang data" yang memegang peran penting.
Gubernur berpesan agar petugas menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan yang ramah dan humanis. Keberhasilan sensus sangat bergantung pada kinerja mereka di lapangan.
Potensi Ekonomi Lampung dan Manfaat Sensus Ekonomi 2026
Gubernur Lampung menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif.
Kebijakan tersebut diharapkan bersifat inklusif dan berkelanjutan, memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Provinsi Lampung sendiri memiliki potensi ekonomi besar di berbagai sektor.
Sektor-sektor tersebut meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata. Selain itu, terdapat jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terciptanya lapangan kerja. Peningkatan pendapatan masyarakat serta semakin kuatnya usaha rakyat adalah indikator penting lainnya.
Sumber: AntaraNews