Banjir Produk Impor, Tujuh Perusahaan Keramik Ini Bangkrut

Keputusan pemerintah untuk tidak menyetujui usulan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) mengenai rencana BMAD POY dan DTY mendapatkan apresiasi yang positif.

Pemerintah mengatakan bahwa pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik yang masih terbatas dikarenakan kapasitas produksi nasional belum mampu.

Potensi investasi senilai Rp437 triliun di sektor petrokimia juga terancam mandek akibat kekacauan pasar domestik.

Dampak masuknya barang murah China membuat industri di sejumlah negara terancam kolaps.

Sri Mulyani menyebut anjloknya kinerja tekstil domestik dan PHK massal akibat dari serbuan barang impor.

KADI dan KPPI telah menyelesaikan penyelidikan terhadap impor keramik yang masuk ke Indonesia.

Hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal

Pemerintah diminta lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan, agar tidak memicu permasalahan baru.

Produk ubin keramik dari China sendiri diberikan insentif tax refund sebesar 14 persen oleh pemerintahnya.

Kondisi ini dipicu lesunya industri keramik Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.

Dikhawatirkan terjadinya retaliasi yang akan dilakukan oleh pihak China. Retaliasi adalah tindakan balasan oleh suatu negara terhadap negara lain.

Permasalahan itu bermula ketika harga gas mulai naik pada tahun 2015.

Kepala CSED Indef, Nur Hidayah, menyoroti pentingnya integrasi Industri Halal dan Keuangan Syariah yang masih berjalan sendiri-sendiri, padahal sinergi keduanya krusial untuk menguatkan ekonomi nasional, terutama bagi UMKM.

Pencabutan insentif pajak untuk kendaraan listrik dianggap krusial karena dapat menghambat proses transisi menuju penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai biofuel sebagai jembatan strategis dalam transisi energi, mengurangi ketergantungan BBM sebelum adopsi masif kendaraan listrik.

Perjalanan jutaan pemudik Lebaran 2026 ternyata membawa dampak ekonomi signifikan, mengalirkan triliunan rupiah dari kota ke desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendesak pemerintah untuk mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik guna meredam potensi risiko fiskal dari lonjakan harga minyak global.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara bijak di tengah mencuatnya wacana pelebaran defisit APBN hingga 4,06 persen akibat tekanan ekonomi global.