Bahlil Ungkap Realisasi Investasi Minerba Capai USD 4 Miliar hingga Agustus 2025

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang relaksasi kuota produksi batu bara dan nikel menyusul kenaikan harga komoditas global. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah ketegangan geopolitik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan Indonesia tengah meninjau perluasan daftar komoditas yang akan dikenakan larangan ekspor mineral mentah untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk. Kebijakan ini d

Menteri Bahlil Lahadalia mengkaji rencana setop ekspor timah mentah untuk memperkuat hilirisasi industri dalam negeri, sebuah langkah krusial dalam transformasi ekonomi nasional yang diharapkan menciptakan nilai tambah.

Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan penyesuaian RKAB Tambang 2026 untuk menjaga stabilitas harga komoditas dan mengamankan cadangan energi nasional dari eksploitasi berlebihan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serius mengkaji penambahan jenis komoditas tambang yang dilarang ekspor. Langkah strategis ini bertujuan menggenjot hilirisasi tambang dan investasi dalam negeri, mengikuti jejak sukses nikel.

Menurut dia, rencana penurunan produksi batu bara dalam RKAB 2026 dilakukan untuk merespons hukum ekonomi terkait supply and demand.

Capaian tersebut didorong oleh penyelesaian dan progres proyek-proyek hilirisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.

Penghitungan akan dilakukan dengan mengikuti harga acuan batu bara terkini dan tidak merugikan pengusaha.

Jumlah itu berkurang dari realisasi produksi pada 2025 sebesar 790 juta ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan akan ada Pemangkasan Produksi Nikel Batu Bara dalam RKAB 2026 demi menstabilkan harga komoditas yang terus anjlok.

Pemerintah menilai kebijakan ini menjadi pilar utama untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pengenaan bea keluar batu bara mulai tahun 2026. Kebijakan ini dikaji untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa mengganggu daya saing industri.

PP Presisi meraih kontrak tambang bauksit Rp870 miliar dari Antam di Kalbar. Proyek mencakup penambangan hingga pengolahan dan dimulai kuartal II 2026.

Kalimantan Barat disebut memiliki potensi besar untuk menyukseskan program hilirisasi minerba pemerintah. Provinsi ini kaya akan bauksit, batu bara, dan emas, yang menjanjikan pembangunan infrastruktur industri pengolahan.

Menindaklanjuti temuan ini, dilanjutkan oleh Desk PPDN membentuk satuan dengan memimpin serangkaian koordinasi dan beberapa kali melakukan rapat.

Proyek ini dirancang sebagai kolaborasi dengan holding tambang Arab Saudi, Ma’aden, melalui anak usahanya Emirates Global Aluminium (EGA).

Pembangunan smelter ini merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara industri.

Proyek ini diharapkan dapat mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan industri hilir.

Salah satu proyek hilirisasi yang memberikan kontribusi signifikan adalah pengembangan ekosistem pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium.

Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menegaskan komitmennya dalam memperkuat hilirisasi bauksit melalui pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

MIND ID memperkuat peran strategis dalam membangun ekosistem industri berkelanjutan melalui Hilirisasi Bauksit, mengubah mineral mentah menjadi aluminium bernilai tinggi.