LIVE

Ahli Hukum Sebut Gugatan Class Action Pempol WAL Kepada OJK Salah Alamat

Ahli Hukum Perdata dari Universitas Airlangga ini mengatakan bahwa gugatan harus dilakukan kepada pihak yang merugikan secara langsung.

ojk
OJK
OJK (@ 2023 merdeka.com)

Ahli Hukum Perdata Prof Koesrianti mengatakan bahwa tuntutan Class Action Pemegang Polis (Pempol) Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WAL) seharusnya ditujukan kepada Perusahaan, bukan kepada Lembaga Negara termasuk kepada OJK. Hal itu dia sampaikan dalam sidang Gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

"Gugatan itu seharusnya ditujukan kepada pihak yang merugikan secara materiil pada dirinya atau individu atas perbuatan produk atau jasa pihak yang menyediakan," kata Koesrianti.

Sidang ini merupakan lanjutan dari gugatan sejumlah pemegang polis WAL yang melakukan gugatan Class Action terhadap Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung RI, Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WAL).

Ahli Hukum Perdata dari Universitas Airlangga ini mengatakan bahwa gugatan harus dilakukan kepada pihak yang merugikan secara langsung.

"Jika ada hubungan atau perjanjian antara pihak individu jika terjadi wanprestasi maka para pihak bisa mengajukan gugatan pada pihak lain. Ini berjanji dengan siapa tapi dia menggugat pihak lain di luar ikatan yang ada begitu," ujarnya.

Koesrianti juga menyampaikan OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan sudah melakukan tindakan pengawasan terhadap WAL sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Tahapan itu sudah dilalui OJK dan punya kewenangan sesuai legal basis ada dasar hukum. PT WAL itu sudah diingatkan bahwa keuangannya tidak sehat dan sudah mendapat peringatan 1,2,3 dan sebagainya sampai dilikuidasi," kata Koesrianti.

Artinya, secara nalar hukum pencabutan izin usaha WAL sudah menjalani aturan hukum ketentuan yang berlaku termasuk kemudian ada ketentuan mengenai proses likuidasi.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulisnya yang dikutip (6/8) menyampaikan bahwa Tim Likuidasi Wanaartha saat ini terus bekerja dalam penyelesaian kewajiban dan dalam proses pembagian proporsional tahap kedua kepada pemegang polis.

Jumlah pemegang polis yang telah menerima pembayaran berjumlah 8.809 pemegang polis. Terkait Perpanjangan masa tugas tim likuidasi merupakan kewenangan RUPS sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

OJK terus mendorong Tim Likuidasi Wanaartha untuk melakukan segala upaya termasuk langkah hukum dalam rangka optimalisasi pengembalian dana kepada pemegang polis atas aset-aset yang saat ini bermasalah akibat adanya sengketa hukum.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Rizlia Khairun NIsa
Editor Rizlia Khairun NIsa
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Peringatkan Mitra MBG Nakal: Kembali ke Jalan yang Benar

{{caption}}
Terungkap, BGN Tak Pernah Lapor Pengadaan Motor Listrik Hingga Sepatu ke DPR

{{caption}}
KPK Ungkap Nilai Pemerasan Wamen Imipas Silmy Karim Cs Ratusan Miliar

{{caption}}
KAI Butuh Rp 350 Triliun Menghubungkan Jalur Kereta di Sumatera

{{caption}}
Daftar Tersangka Pemerasan WNA, Ada Nama Wamen Imipas Silmy Karim

{{caption}}
Modus Dugaan Korupsi Silmy Karim Saat Menjabat Dirjen Imigrasi

Topik Terkait
{{caption}}
OJK: Aset Jiwasraya Bisa Digunakan Bayar Kewajiban ke Nasabah

POemerintah sebagai pemegang saham dari Jiwasraya telah memutuskan melakukan program penyelamatan pemegang polis.

OJK
{{caption}}
Akhirnya OJK Jatuhkan Sanksi untuk Jiwasraya dan Berdikari Insurance

Jiwasraya dan PT Berdikari Insurance tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

OJK
{{caption}}
OJK Minta Jiwasraya Segera Selesaikan Hak-Hak Pemegang Polis

OJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

OJK
{{caption}}
Pemerintah Bentuk Tim Likuidasi Tentukan Nasib Pemegang Polis Jiwasraya yang Tak Ingin Restrukturisasi

Pemerintah memutuskan untuk melakukan likuidasi atau membubarkan Jiwasraya.

PT Asuransi Jiwasraya
{{caption}}
OJK Dorong Jiwasraya Selesaikan Penyelamatan Pemegang Polis Secara Komprehensif

OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

berita OJK
{{caption}}
Bekas Kantor Jiwasraya Dilelang, Untuk Apa?

Aset yang dilelang merupakan bekas kantor Jiwasraya yang kini telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)

Kasus Jiwasraya
{{caption}}
Korban Wanaartha Demo Protes Voting Tim Likuidasi: Kita Harus Setuju dan Tak Bisa Menuntut Apapun

"Jadi problemnya kita mesti voting setuju bahwa tidak bisa melakukan penuntutan apapun kepada tim likuidasi Wanaartha," kara kata Christian

Asuransi
{{caption}}
OJK Perkuat Ekosistem Buah Naga Kalteng, Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah secara aktif **perkuat ekosistem buah naga Kalteng** dari hulu hingga hilir, melibatkan berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

berkelanjutan
{{caption}}
Pengembang Optimistis, Sektor Properti Sulsel Tetap Tumbuh di Tengah Tantangan Ekonomi

Di tengah gejolak ekonomi global dan tantangan biaya, pengembang properti di Sulawesi Selatan tetap menunjukkan optimisme tinggi. Simak bagaimana Sektor Properti Sulsel terus bertumbuh berkat tingginya kebutuhan hunian dan dukungan perbankan, serta strate

apersi
{{caption}}
Karantina Babel Gencarkan Pendampingan Ekspor UMKM, Dorong Ekonomi Daerah

Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Kepulauan Babel intensifkan Pendampingan Ekspor UMKM Babel, memastikan produk unggulan daerah memenuhi standar global dan siap bersaing di pasar internasional. Simak strategi lengkapnya!

bank indonesia
{{caption}}
Belvin Tannadi Belum Bayar Denda Rp5,35 Miliar ke OJK, Pilih Tempuh Jalur Hukum

Belvin menegaskan keputusannya untuk tidak membayar denda bukan karena menolak kewajiban.

berita update
{{caption}}
OJK Kembangkan National Fraud Portal, Perkuat Penanganan Kasus Penipuan Terintegrasi

OJK sedang membangun National Fraud Portal di IASC untuk penanganan kasus penipuan yang lebih cepat dan terkoordinasi, meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

blokir rekening
{{caption}}
Mendesak! Perlindungan Konsumen Pinjol Ilegal Hadapi Tantangan Serius

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Perlindungan konsumen pinjol menjadi krusial di tengah modus penipuan yang kian kompleks dan adaptif.

edukasi keuangan
{{caption}}
Gelar Edukasi Pasar Modal di Papua, OJK Dorong Investasi Syariah & Akses Pendanaan untuk Ekonomi Berkelanjutan

OJK juga aktif mendorong akses pendanaan bagi pelaku usaha dengan menggelar sesi 'Sosialisasi Alternatif Pendanaan Perusahaan melalui Pasar Modal'.

berita ojk
{{caption}}
OJK Edukasi 5,5 Juta Orang dan Tangani Ribuan Aduan hingga April 2025

Total lebih dari 5,5 juta masyarakat telah dijangkau lewat berbagai kegiatan literasi.

advertorial
{{caption}}
Pacu Inklusi Keuangan Dukung Asta Cita, OJK Luncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah

IKAD ini disusun sebagai upaya menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi akses keuangan di berbagai wilayah Indonesia.

advertorial
{{caption}}
OJK Tegaskan SLIK Adalah Alat Bantu Bagi Bank, Bukan Penghambat Penyaluran Kredit

Ekonom Senior Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam menyatakan tudingan terhadap SLIK OJK adalah tudingan yang salah sasaran

advertorial
{{caption}}
Survei OJK dan BPS: Lliterasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Semakin Meningkat

Indeks literasi keuangan nasional yang dihitung dengan metode keberlanjutan mengalami peningkatan dari 65,43% pada tahun 2024 menjadi 66,46% pada tahun 2025.

advertorial
{{caption}}
OJK Dorong Hilirisasi Agrikultur, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif untuk Perkuat Ekonomi Nasional

OJK dorong pengembangan ekonomi daerah lewat hilirisasi agrikultur, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

advertorial