Ada Demo Kawal Putusan MK soal Pilkada, Nilai Tukar Rupiah Langsung Anjlok ke Level Rp15.600 per USD

Pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian atas kemajuan negosiasi perdamaian AS dan Iran.

Nilai tukar rupiah mencapai Rp 18.200 per dolar AS pada Selasa pagi. Para analis memprediksi bahwa pelemahan ini akan berlanjut hingga mencapai Rp 19.000.

Senin depan yang bertepatan dengan libur nasional, rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif namun berpotensi ditutup melemah.

Tekanan eksternal akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur disebut menjadi pemicu utama pelemahan mata uang Rupiah.

Pelemahan rupiah dipicu dampak dari konflik Timur Tengah yang merembet ke harga minyak mentah dan inflasi AS.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai angka 17.600 pada pagi hari Jumat, 15 Mei 2026.

Pelemahan rupiah kali ini dipicu kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari memanasnya konflik di Timur Tengah, lonjakan harga minyak dunia.

Rupiah melemah ke Rp16.886 per dolar AS dipicu konflik Iran, gangguan Selat Hormuz, serta kekhawatiran pasar terhadap data inflasi AS dan kredibilitas fiskal.

Nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dolar AS pada Jumat pagi. Berbagai sentimen global, mulai dari ketegangan geopolitik hingga kebijakan The Fed, menekan kinerja mata uang Garuda.

Aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Putusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

Demo berlangsung di depan Gedung DPR/MPR Jakarta dan di sejumlah kota lainnya untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi yang berusaha dianulis DPR.

Wajah politisi Gerindra itu tampak was-was saat turun dari mobil komando.

Dia menegaskan keputusan MK nomor 60 sudah merupakan keputusan tertinggi Konstitusi dan harus dijalankan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir badan legislatif maupun eksekutif.