Respons Situasi Global, Prancis Tingkatkan Jumlah Senjata Nuklir

Perubahan ini dianggap sebagai langkah terpenting dalam pemikiran strategis Prancis sejak tahun 1960, tepatnya pada masa kepresidenan Charles de Gaulle.

Prancis telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan persenjataan nuklirnya dan memperluas cakupan doktrin penangkalannya guna melindungi beberapa negara Eropa. Langkah ini merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan nuklir Prancis dan disampaikan oleh Presiden Emmanuel Macron dalam sebuah pidato di Brittany, tepatnya di pangkalan Ile Longue dekat pelabuhan Brest pada hari Senin, 2 Maret 2026.

Dalam pidatonya yang dihadiri oleh para perwira angkatan laut dan berlatar belakang kapal selam nuklir, Macron menegaskan bahwa kebijakan ini adalah respons terhadap situasi global yang semakin tidak stabil.

"Lima puluh tahun ke depan akan menjadi era senjata nuklir," ungkap Macron dalam pidatonya, seperti yang dikutip dari BBC.

Ia juga menginformasikan bahwa jumlah hulu ledak nuklir Prancis akan ditingkatkan dari sekitar 300 unit yang ada saat ini.

Selain itu, Macron mengumumkan bahwa pada tahun 2036, Prancis akan meluncurkan kapal selam bersenjata nuklir baru yang dinamai "The Invincible". Kebijakan ini dikenal sebagai strategi "advanced deterrence" atau penangkalan tingkat lanjut, yang bertujuan untuk memperkuat posisi pertahanan Prancis di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks di dunia.

Delapan Negara di Eropa Ikut Serta

Macron menginformasikan bahwa delapan negara di Eropa telah setuju untuk berpartisipasi dalam strategi penangkalan yang baru. Negara-negara tersebut meliputi Inggris, Jerman, Polandia, Belanda, Belgia, Yunani, Swedia, dan Denmark.

Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, mengungkapkan keputusan ini melalui unggahannya di platform X.,

"Kami mempersenjatai diri bersama teman-teman kami agar musuh tidak pernah berani menyerang kami," tulisnya.

Menurut pernyataan Macron, negara-negara ini akan berpartisipasi dalam latihan kemampuan nuklir udara Prancis, yang dikenal dengan sebutan force de frappe. Selain itu, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah pangkalan udara bagi pesawat pengebom nuklir Prancis.

"Langkah ini akan memungkinkan Angkatan Udara Strategis Prancis (FAS) untuk menyebar ke seluruh kedalaman benua Eropa... dan dengan demikian mempersulit perhitungan para lawan kami," tulis Macron.

Selain itu, mitra-mitra Prancis di delapan negara tersebut juga akan terlibat dalam pengembangan kapasitas "pendukung" di bawah doktrin nuklir yang baru ini. Pengembangan ini mencakup sistem peringatan berbasis ruang angkasa, pertahanan udara untuk menembak jatuh drone serta rudal yang mengancam, dan juga rudal jarak jauh. Dengan langkah-langkah ini, Prancis berupaya memperkuat posisi pertahanan dan keamanan di Eropa.

Presiden Prancis Memegang Kendali Sepenuhnya

Walaupun memperluas ruang lingkup kerja sama, strategi "penangkalan maju" tetap berpegang pada prinsip dasar yang telah lama dianut oleh Prancis. Tidak ada jaminan eksplisit yang akan diberikan kepada negara mitra dan keputusan untuk meluncurkan rudal nuklir sepenuhnya berada di tangan presiden Prancis.

Menurut Macron, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meyakinkan calon musuh bahwa jika mereka berani menyerang Prancis, maka akan ada konsekuensi yang tidak dapat ditanggung. Selama ini, Prancis dengan sengaja mempertahankan ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan vital yang jika diserang akan memicu respons nuklir.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan sinyal bahwa kepentingan vital tersebut dapat mencakup kepentingan di Eropa. Dengan kebijakan "penangkalan maju" ini, konsep tersebut menjadi lebih terarah, meskipun sesuai dengan teori penangkalan umum, tetap tidak dijelaskan secara rinci. Selain itu, Macron juga mengungkapkan bahwa Prancis tidak akan lagi mengumumkan kepada publik jumlah hulu ledak nuklir yang dimilikinya.

Kerja Sama dengan Inggris dan Jerman

Prancis sebelumnya telah menjalin perjanjian kerja sama dengan satu-satunya kekuatan nuklir Eropa lainnya, yaitu Inggris. Baru-baru ini, pejabat Inggris untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam latihan FAS. Tak lama setelah pidato Macron, Prancis dan Jerman bersama-sama mengumumkan rencana untuk "kerja sama yang lebih erat" dalam bidang penangkalan nuklir.

Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Macron dan Kanselir Jerman, Friedrich Merz, dinyatakan bahwa kedua negara akan mengambil langkah pertama tahun ini, termasuk partisipasi Jerman dalam latihan nuklir Prancis serta pengembangan kapasitas konvensional bersama mitra Eropa.

Keduanya menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan melengkapi, bukan menggantikan, penangkalan nuklir NATO. Dengan kebijakan baru ini, Prancis menegaskan posisinya dalam arsitektur pertahanan Eropa di tengah dinamika keamanan global yang semakin tidak menentu.