Rapat Efisiensi Anggaran, Rieke 'Oneng' Tegur Menteri BUMN: Sudah Serius Pak Erick Thohir Melotot

Reaksi Erick Thohir disorot Rieke saat rapat kerja DPR RI dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan.

Komisi VI DPR rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kamis (13/2). Rapat membahas rencana efisiensi atas anggaran belanja Kementerian atau Lembaga tahun 2025.

Efisiensi ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo melihat masih banyak anggaran bocor sehingga tidak dirasakan oleh rakyat.

Anggota Komisi VI PDIP Rieke Dyah Pitaloka membeberkan data lengkap angka efisiensi mencapai triliun rupiah. Dia juga menyinggung soal nasib dan nyawa jutaan warga yang bekerja.

Meski rapat berjalan serius, ada satu momen yang membuat Erick Thohir dan anggota dewan tertawa.

Rieke menyinggung program efisiensi anggaran yang disebut tak sesederhana yang dibayangkan.

Sebut Erick Thohir Melotot

Rieke 'Oneng' ikut mendapat kesempatan memberikan tanggapan terkait efisiensi anggaran yang diterima oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan.

Meski membawakan isu yang serius, Oneng justru membuka tanggapan dengan sedikit candaan.

Bahkan cara berbicaranya pun sempat membuat Erick Thohir melotot.

"Yang kami hormati Menteri BUMN beserta jajarannya dari KPPU. Bapak Ketua KPPU, Ketua BPKN beserta jajarannya dan hadirin yang hadir pada rapat siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata efisiensi anggaran itu begitu dijalankan tidak sederhana karena yang sederhana itu rumah makan Padang," ucap Oneng.

Melihat keseriusan yang tampak dari wajah Erick Thohir, Rieke pun berhasil memecah ketegangan dengan sedikit guyonan.

"Udah serius si Pak Erick Thohir udah melotot. Bener kan Mas Eko?" sambungnya.

Dukung Program Efisiensi Anggaran

Rieke Diah Pitaloka mengaku mendukung penuh program efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik terutama bagi politik anggaran.

Terlebih seluruh kementerian diminta untuk merekonstruksi ulang anggaran masing-masing lembaga.

"Jadi ada catatan penting bahwa pertama tentu saya secara pribadi maupun fraksi saya kira Pak Adi dan Pak Movi sebagai Kapoksi sudah tidak ada dan juga Komisi VI mendukung arahan Presiden agar terjadi efisiensi anggaran karena selama ini kita tidak pernah."

"Ini satu langkah yang progresif menurut kami di dalam politik anggaran bagi pemerintah maupun bagi DPR RI belum pernah ya kita ada dan ini dibuka minta efisiensi lalu rekonstruksi dan sebagainya," kata Oneng

Singgung Anggaran Belanja Pegawai

Oneng pun sempat menjelaskan perubahan anggaran yang diperoleh Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan serta KPPU.

"Kementerian BUMN pagu APBN awal 2025 adalah senilah Rp277.498.437.000. Betul ya Bapak ya? Kemudian nilai efisiensi berdasarkan surat Menkeu 24 Januari 2025, Rp123.600.000.000. Lalu kemudian setelah efisiensi sisa Rp153.898.437.000," kata Oneng kepada Kementerian BUMN.

"Kementerian Perdagangan, Rp1.853.277.516.000 mengalami efisiensi Rp812.197.000.000 berdasarkan Surat Menkeu 24 Januari 2025. Sehingga setelah efisiensi anggarannya adalah Rp1.041.851.006.000. Betul kemudian KPPU pagu APBN awal Rp153.173.098.000 efisiensi surat 24 Januari Kemenkeu Rp42.000.200.000 setelah efisiesnsi. Artinya KPPU mendapatkan Rp63.173.098.000," kata Oneng kepada Mendag Budi Santoso.

Lebih lanjut, Oneng menyoroti fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berkaitan dengan efisiensi anggaran. Dirinya meminta agar kejadian ini tidak terjadi di lingkungan kementerian terkait.

Ia mengatakan bahwa selama ini sudah ada anggaran khusus belanja pegawai. Namun jangan terfokus pada pegawai tetap BUMN, PNS atau P3K.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tadi karena ini menjadi pertanyaan berbagai pihak belanja pegawai Kementerian BUMN senilai Rp77.619.364.000. Kemudian Kementerian Perdagangan Rp694.037.509.000, termasuk titipan belanja pegawai dari BPKN. Betul bapak kemudian KPPU belanja pegawai Rp46.898.893.000. Nah mengapa saya sampaikan, mumpung pasti ada waktu. Mohon tadi juga sudah disampaikan belanja pegawai pertama adalah bapak ibu jangan hanya belanja pegawai tetap di BUMN dan pegawai PNS, P3K.

Minta Tidak Ada Pemecatan Pegawai Honorer

Oneng meminta agar kejadian PHK terhadap pegawai honorer tidak lagi terjadi. Ia tidak mau ada perbedaan antar pegawai baik tetap non PNS, PNS, P3K maupun honorer.

"Saya kira juga menjaga Presiden Republik Indonesia agar efisiensi ini karena terjadi di beberapa kementerian dan lembaga itu seolah-olah membuat orang kehilangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, mohon nanti ini ada kesempatan besok. Jadi kalau misalnya tadi ini di luar P3K loh ini honorer loh ya, ini cleaning service lo pak. Itu termasuk pegawai. Meskipun di Kementerian Koperasi masuk ke dalam postur belanja dan jasa, tapi jasa itu kan orang, bukan barang. Sehingga segeralah bapak buat konstruksi," ucapnya.

Oneng menyarankan agar jatah belanja pegawai harus ditambah meskipun nantinya ada efisiensi sumber daya manusia.

Dirinya tak mau jika nantinya ada anggapan adanya skenario pemangkasan anggaran berpengaruh pada pemecatan pegawai.

"Jatah kepada bapak ibu di kementerian lembaga ini harus ditambah untuk belanja pegawai bahwa nanti ada efisiensi reformasi birokrasi termasuk efisiensi sumber daya manusianya menurut kami ibu pimpinan itu setelah ini, jangan sampai Politik anggaran yang progresif ini kemudian membuat orang berimajinasi atau membangun skenario bahwa ini kacau balau, padahal sebetulnya diizinkan," tegasnya.