Panas DPR 'Meledak' di Paripurna Gara-Gara Heboh Gaya Arogan Menteri Satryo hingga Didemo ASN yang Marah & Jengkel

Salah satu anggota DPR Fraksi PKS turut angkat bicara soal kisruh di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menggelar sidang pembukaan paripurna pada Selasa, 21 Januari 2025. Dalam kesempatan tersebut, situasi sidang paripurna mendadak berubah memanas.

Salah satu anggota DPR Fraksi PKS turut angkat bicara soal kisruh di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dipimpin oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Dia menyebut jika terdapat protes dari para dosen yang tunjangan kinerjanya belum dibayarkan selama 5 tahun hingga demo ke Mendikti Saintek Satryo. Bahkan, ancaman mengenai demo hingga mogok kerja secara besar-besaran itu turut diungkap di depan parlemen. Berikut ulasan selengkapnya, dilansir dari kanal YouTube MerdekaDotCom, Rabu (22/1).

Rapat DPR Bahas Tukin Dosen

Selasa lalu, DPR menggelar sidang pembukaan paripurna yang turut dihadiri langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Dia melantik anggota baru dari momen Pergantian Antar Waktu (PAW).

Di sela-sela sidang, anggota DPR Fraksi PKS Nasir Djamil angkat bicara. Dia mengungkap permasalahan yang baru terjadi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Nasir menyebut adanya protes dari para dosen yang tunjangan kinerjanya atau tukin belum dibayarkan selama 5 tahun.

"Ketua dan pimpinan serta anggota yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan menyambung keresahan para dosen di daerah pemilihan saya dan mungkin di seluruh Indonesia," terangnya.

Nasir menyebut, para dosen mengancam akan melakukan demo besar-besaran dan mogok mengajar jika tuntutan pembayaran tukinnya tidak dipenuhi.

"Jadi dosen yang tergabung dalam Dosen, ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia, mereka melakukan protes kepada Pemerintah untuk membayar tukin mereka karena sudah 5 tahun tak dibayarkan. Jika hal ini tidak segera ditanggapi, mereka diketahui akan melakukan demo besar-besaran di Jakarta dan mogok kerja," imbuhnya.

Sebut Tak Adil

Para dosen melalui Nasir pun mendesak DPR agar bisa mendorong pemerintah membayarkan hak para dosen selama lima tahun ke belakang itu.

Sebab, hal itu disebut para dosen mencerminkan sikap ketidakadilan. Padahal, tunjangan kinerja para pegawai di kementerian lainnya telah dibayarkan secara tepat waktu.

"Bagi mereka, ini tidak adil karena kementerian lainnya sudah dibayarkan. Maka agar tidak terjadi mogok besar-besaran, mudah-mudahan pimpinan DPR bisa menyambung keresahan dan aspirasi mereka agar hal ini bisa dilaksanakan," tutup Nasir.

Menteri Satryo Didemo ASN

Sebelumnya, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui meluapkan kekesalannya terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Mereka menilai tindakan Satryo dalam menjalankan tugas terkesan sewenang-wenang.

Satryo sempat muncul di kantornya hari ini saat ratusan pegawainya berdemo. Dia tampak mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam tengah berjalan menuju mobil dinasnya, yang dikawal oleh petugas keamanan.

Puluhan ASN yang ada di parkiran langsung melontarkan sorakan keras. Sementara itu, Satryo tetap melanjutkan langkahnya menuju mobil berpelat RI-25 dan ogah meladeni para ASN.

Aksi tersebut semakin memanas saat sejumlah ASN berusaha mengadang mobil yang ditumpangi Satryo.

Beberapa dari mereka mendesak agar Menteri Riset dan Teknologi itu mundur dari jabatannya.

Neni Herlina, salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) menceritakan dirinya bersama dengan empat orang ASN terkena sanksi pemecatan secara sepihak. Padahal, menurut Neni, dirinya telah bekerja dengan baik.

"Ada Dirjen, kemudian Pak Lukman. Terus Dali. Yang terancam ini ya saya. jadi empat yang dipecat," ujar Neni saat berbincang dengan wartawan, Senin (20/1/2025).

Selama masa kepimpinan, Satryo Soemantri Brodjonegoro banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dinilai terkesan sewenang-wenang, baik itu kepada ASN lain maupun dirinya.

Terpisah, Satryo megaku tetap tenang meski namanya dan sang istri disudutkan.

Ia menegaskan sedang membenahi Kementerian tempat dia bertugas. Ada beberapa kebijakan yang dinilai tidak bisa diterima, seperti mutasi pegawai. Ia memastikan kebijakan tersebut menganut prinsip penghematan seseuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Video