Ketua DPR Puan Maharani turut berkomentar soal isu Menteri Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dituding arogan dan didesak mundur.
Puan mengatakan desakan mundur merupakan hak prerogatif presiden, namun dia berharap apa yang terjadi di Kementerian tersebut bisa ditindak secara transparan.
"Apakah akan dievaluasi atau tidak itu hak prerogatif presiden dan kami DPR berharap semua yang terjadi di kementerian bisa tindak lanjuti secara transparan di internal," kata Puan, di Gedung Parlemen, Selasa (21/1).