Melihat Sejarah Banjir di Jakarta Zaman Kolonial: Ingin Seperti Amsterdam

Banjir Jakarta merupakan masalah kompleks yang bukan hanya warisan kolonial Belanda, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain.

Sejak abad ke-17, Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta, telah menghadapi ancaman banjir yang serius. Berada di dataran rendah dengan curah hujan tinggi serta dilalui banyak sungai, kota ini sejak awal berdirinya telah dihantui oleh genangan air.

Untuk mengatasinya, pemerintah kolonial Belanda mencoba menerapkan sistem kanal seperti di Amsterdam, kota yang juga dibangun di atas lahan basah. Namun, meski tampak menjanjikan, strategi ini justru mengalami banyak kendala dan pada akhirnya gagal mengatasi permasalahan banjir di Batavia ketika itu.

Membangun Batavia dengan Sistem Kanal ala Amsterdam

Sejak mendirikan Batavia pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen menyadari bahwa wilayah ini rentan terhadap banjir. Dengan meniru keberhasilan sistem kanal di Amsterdam, Belanda merancang Batavia sebagai kota dengan jaringan kanal yang luas untuk mengontrol aliran air dan memfasilitasi transportasi. Sejarawan Van Roosmalen (2018) dalam bukunya Expanding Grounds: The Roots of Spatial Planning in Indonesia menyebut bahwa sistem kanal ini bertujuan tidak hanya untuk drainase, tetapi juga untuk mendukung perdagangan dan mobilitas di kota yang sedang berkembang tersebut.

Kanal-kanal tersebut awalnya berfungsi dengan baik, mengalirkan air ke laut dan membantu menjaga wilayah pemukiman tetap kering. Pada abad ke-18, beberapa kanal utama seperti Molenvliet (sekarang sekitar Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk) dibangun untuk mengalirkan air dari Sungai Ciliwung ke Teluk Jakarta.

Selain itu, beberapa polder (waduk buatan) juga dibuat untuk menampung air hujan sebelum dialirkan ke kanal utama. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Nas dan Pratiwo (2002) dalam jurnal mereka Jakarta: History of a Mismanaged City?, sistem ini mulai menunjukkan kelemahannya akibat perubahan lingkungan dan kurangnya perawatan.

Mengapa Sistem Kanal Gagal?

Meskipun awalnya menjanjikan, beberapa faktor utama menyebabkan sistem kanal ini gagal dalam perkembangannya:

1. Penyumbatan dan Pendangkalan Kanal

Tidak seperti di Amsterdam yang memiliki sistem perawatan kanal yang ketat, kanal di Batavia tidak mendapatkan pemeliharaan yang memadai. Lumpur, sampah, dan material vulkanik dari letusan Gunung Salak tahun 1699 mempercepat pendangkalan kanal.

Akibatnya, aliran air menjadi terhambat dan justru memperparah banjir. Dalam buku Intertidal History in Island Southeast Asia: Submerged Pasts and the Future, Gaynor (2020) mencatat bahwa bencana alam dan kurangnya pengelolaan membuat sistem kanal di Batavia berubah dari solusi menjadi sumber masalah baru.

2. Iklim Tropis yang Berbeda dengan Amsterdam

Salah satu kesalahan terbesar Belanda adalah mengadopsi sistem kanal dari Eropa ke lingkungan tropis yang sangat berbeda. Di Amsterdam, suhu dingin mengurangi pertumbuhan vegetasi dan mikroorganisme di kanal. Sebaliknya, di Batavia, suhu hangat dan kelembaban tinggi mempercepat pertumbuhan lumut, eceng gondok, serta mempercepat dekomposisi limbah organik yang menyebabkan kanal berbau busuk dan menjadi sarang penyakit. Sejarawan G. J. Knaap (2007) dalam bukunya Batavia: A Cultural and Historical Survey menjelaskan bahwa sistem kanal yang tidak sesuai dengan kondisi tropis justru memperburuk sanitasi kota dan menimbulkan wabah penyakit.

3. Masalah Kesehatan: Wabah Penyakit

Kanal yang tidak terawat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab malaria dan penyakit lainnya. Akibatnya, banyak penduduk Eropa yang tinggal di Batavia meninggal akibat wabah.

Sejarawan Susan Abeyasekere (1989) dalam bukunya Jakarta: A History mencatat bahwa tingginya angka kematian di Batavia akibat penyakit menyebabkan pemerintah kolonial memindahkan pusat pemukiman ke daerah yang lebih tinggi di selatan, seperti kawasan Weltevreden (sekarang sekitar Monas dan Menteng).

4. Urbanisasi yang Tidak Terkendali

Seiring berkembangnya Batavia menjadi kota dagang yang ramai, permukiman penduduk semakin padat. Banyak warga yang membangun rumah dan permukiman di atas atau di sekitar kanal, menyebabkan penyempitan dan penyumbatan aliran air.

Urbanisasi ini tidak dibarengi dengan perencanaan tata kota yang baik, membuat kanal semakin tidak efektif dalam mengendalikan banjir. Menurut Nas dan Pratiwo (2002), urbanisasi yang tidak terkendali ini berkontribusi besar terhadap memburuknya sistem drainase di Batavia.

Upaya Kolonial Belanda dalam Perbaikan

Menyadari kegagalan sistem kanal awal, pada tahun 1918 pemerintah kolonial membentuk Technisch Advies Commissie voor het Stadsgebied van Batavia (Komisi Teknis untuk Wilayah Kota Batavia) yang bertugas merancang sistem drainase yang lebih baik.

Salah satu rekomendasinya adalah membangun Kanal Banjir Barat, sebuah kanal besar yang bertujuan untuk mengalihkan aliran air Sungai Ciliwung langsung ke laut tanpa harus melewati pusat kota. Namun, proyek ini baru direalisasikan setelah Indonesia merdeka, dengan pembangunan Kanal Banjir Barat yang akhirnya selesai pada 1980-an. Menurut Silver (2008) dalam bukunya Planning the Megacity: Jakarta in the Twentieth Century, proyek drainase besar ini menunjukkan bahwa sistem kolonial tidak cukup efektif dan membutuhkan solusi baru yang lebih menyeluruh.

Selain itu, pemerintah kolonial juga membangun beberapa waduk seperti Waduk Melati dan Waduk Setiabudi untuk mengendalikan limpasan air hujan. Namun, proyek-proyek ini tidak mampu sepenuhnya mengatasi banjir yang terus terjadi.

Dampak Jangka Panjang dan Warisan Kolonial

Meskipun gagal sebagai solusi utama, warisan sistem kanal kolonial masih dapat ditemukan di Jakarta hingga saat ini. Beberapa kanal masih digunakan sebagai saluran drainase, meskipun telah mengalami banyak perubahan. Sayangnya, banyak dari kanal ini kini dipenuhi oleh pemukiman liar dan limbah, sehingga bukannya menjadi solusi, justru memperburuk masalah banjir.

Di era modern, pemerintah Indonesia telah mencoba berbagai pendekatan baru untuk mengatasi banjir, termasuk pembangunan Kanal Banjir Timur, normalisasi sungai, dan proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall). Namun, tantangan yang sama seperti urbanisasi, sampah, dan perubahan iklim masih membuat Jakarta terus berjuang melawan ancaman banjir.