Hamas Blak-blakan Israel Terus Bantai Warga Gaza, Sindir Dewan Perdamaian Trump

Apa saja tuntutan yang diajukan oleh Hamas menjelang pertemuan pertama Dewan Perdamaian? Berikut adalah penjelasannya secara lengkap.

Hamas mendesak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran berkelanjutan terhadap kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, Selasa 17 Februari 2026. Kesepakatan ini dimediasi oleh AS pada bulan Oktober tahun lalu.

Seruan tersebut disampaikan menjelang pertemuan resmi pertama dewan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis di Washington, DC. Pertemuan ini diadakan di tengah kondisi warga Palestina di Gaza yang masih sangat terpengaruh oleh perang dan sedang menunggu pelaksanaan penuh fase kedua dari Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang diusulkan oleh Trump.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam pernyataannya melalui rekaman video, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera, menekankan bahwa situasi di Gaza masih sangat memprihatinkan. Ia menyebut bahwa apa yang ia gambarkan sebagai "perang genosida" terhadap Gaza terus berlangsung, dan hal ini ditandai oleh pembunuhan, pengusiran, pengepungan, serta kelaparan yang tak kunjung usai.

Menurut data dari otoritas kesehatan di Gaza, lebih dari 600 warga Palestina telah tewas akibat operasi militer Israel sejak kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Selain itu, sekitar 1.600 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan artileri, tembakan senjata, dan serangan udara dari Israel.

Peringatkan Israel Jangan Jadikan Dewan Perdamaian Kedok Melanjutkan Genosida

Qassem juga menyerukan kepada Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Trump untuk memfasilitasi masuknya komite teknokrat yang akan memimpin Gaza yang hancur, serta memulai upaya rekonstruksi besar-besaran untuk mengakhiri penderitaan penduduk. Selain itu, Hamas meminta agar pengepungan terhadap Gaza segera dicabut dan semua perlintasan dibuka sepenuhnya.

Qassem menegaskan bahwa pembukaan yang dilakukan seharusnya tidak hanya bersifat sebagian dan minimal, karena hal tersebut masih disertai pelanggaran terhadap para pelintas oleh pihak Israel. Ia memperingatkan agar pendudukan Israel tidak menjadikan dewan ini sebagai kedok untuk melanjutkan perang di Gaza dan menghambat proses rekonstruksi.

Sementara itu, pada hari yang sama, sumber-sumber dari Al Jazeera melaporkan adanya serangan artileri Israel yang menargetkan kawasan Tuffah di Kota Gaza, yang terletak di wilayah utara Gaza. Di daerah lain di Gaza, tank-tank Israel juga dilaporkan melepaskan tembakan senapan mesin berat di Kota Khan Younis. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai korban akibat serangan tersebut.

Rintangan yang Tidak Kunjung Usai

Seorang korban luka telah tiba di Rumah Sakit al-Awda di Nuseirat, yang terletak di bagian tengah Gaza, setelah sebuah drone Israel menyerang sekelompok warga sipil di daerah al-Maghraqa. Selain itu, kapal-kapal perang Angkatan Laut Israel juga menembaki para nelayan di lepas pantai Gaza dan menangkap dua warga Palestina.

Di sisi lain, laporan menyebutkan bahwa militer Israel terus melakukan pembongkaran di kawasan permukiman yang berada di utara dan selatan Gaza. Di tengah situasi ini, Israel dilaporkan semakin memperketat akses bantuan yang sangat dibutuhkan, serta menghalangi ribuan warga yang sakit dan terluka untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri.

Juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric, menyatakan pada hari Senin (16/2) bahwa kurang dari 60 persen pengiriman bantuan penting dari Mesir diizinkan untuk masuk ke Gaza.

"Pergerakan kemanusiaan yang memerlukan koordinasi dengan otoritas Israel terus menghadapi hambatan... Tim kami di lapangan sedang berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengklarifikasi kendala tersebut dan mencari solusi agar operasi kami dapat terus berjalan," ungkap Dujarric.

Selain isu kemanusiaan, Board of Peace yang diluncurkan pada Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari lalu, dipimpin oleh Trump. Awalnya, dewan ini dirancang untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata di Gaza serta proses rekonstruksi wilayah tersebut.

Namun, seiring waktu, tujuannya berkembang menjadi upaya untuk menyelesaikan berbagai konflik internasional yang ada, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa presiden AS tersebut berupaya membentuk lembaga yang dapat bersaing dengan PBB.