LIVE

Ribut-ribut Soal Kuota Data Hangus: Merugikan Konsumen atau Sah Secara Regulasi?

Model bisnis yang dilakukan saat ini oleh operator seluler sudah memenuhi aturan pemerintah.

hemat kuota internet
Ribut-ribut Soal Kuota Data Hangus: Merugikan Konsumen atau Sah Secara Regulasi?
Ribut-ribut Soal Kuota Data Hangus: Merugikan Konsumen atau Sah Secara Regulasi? (Pixabay/kenarie)

Marwan O. Baasir, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), menegaskan bahwa kebijakan kuota data hangus bukanlah praktik yang merugikan konsumen atau melanggar aturan.

Menurutnya, semua model bisnis operator seluler sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti penetapan harga, kuota, dan masa aktif layanan prabayar telah sesuai dengan aturan yang berlaku salah satunya Pasal 74 Ayat 2 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan.

“Paket data yang dijual penyelenggara seluler merupakan paket data yang ditawarkan secara terbuka dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” ujar Marwan dalam diskusi Selular Business Forum (BSF) bertema “Mekanisme Kuota Data Hangus, Apakah Melanggar Regulasi & Merugikan Konsumen?” di Jakarta, Rabu (16/7).

Ia menambahkan bahwa masa aktif kuota memiliki landasan hukum yang rasional dan tidak merugikan konsumen secara sepihak. Selain itu, harga paket sudah termasuk pajak PPN yang dibukukan sebagai pendapatan perusahaan, kemudian disetorkan ke negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Sedangkan sisa kuota, misalnya dari 50 Mbps hanya terpakai 40 Mbps, tidak bisa diperhitungkan sebagai saldo untuk bulan berikutnya. Penyelenggara telekomunikasi juga berlangganan bandwidth dari NAP (Network Access Point-red) berbasis waktu bulanan. Kalau tidak dipakai dalam sebulan, itu juga hangus. Jadi anggapan sisa kuota merugikan masyarakat maupun negara tidak terbukti,” jelas Marwan.

Sebelumnya persoalan ini bermula dari pernyataan Sekretaris dan Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus. Dia menilai penghapusan kuota tanpa kompensasi kepada konsumen merupakan celah penyalahgunaan yang harus diaudit negara.

“Pertanyaannya, ke mana uang konsumen dari kuota yang hangus? Apakah negara turut dirugikan oleh praktik ini?” ungkap Iskandar.

Menurutnya, situasi ini semakin ganjil jika dibandingkan dengan layanan lain seperti listrik prabayar atau saldo e-toll yang tidak memiliki masa kedaluwarsa. Padahal teknologi yang digunakan oleh provider cukup mumpuni untuk mencatat setiap data transaksi pengguna hingga satuan terkecil.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
F
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pemerintah Ungkap Kendala Bebaskan Jurnalis RI yang Ditahan Israel

{{caption}}
KSAD Bantah Perintah Bubarkan Nobar Film Pesta Babi

{{caption}}
Pimpinan DPR Desak Pemerintah Segera Selamatkan WNI yang Ditangkap Israel

{{caption}}
Pilu Bocah SD di Jakbar, Dicabuli Tetangga Tukang Rujak Selama 4 Tahun

{{caption}}
Pramono Minta Kantor Kecamatan Jadi 'Rumah Rakyat'

{{caption}}
Prabowo Dijadwalkan Hadiri Rapat Paripurna DPR Besok

Topik Terkait
{{caption}}
Nezar Patria Tekankan Pentingnya Harmonisasi Regulasi Digital untuk Layanan Publik

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyoroti krusialnya harmonisasi regulasi digital antara pusat dan daerah demi keberlanjutan layanan telekomunikasi dan investasi, menyusul insiden penghentian layanan yang merugikan masyarakat.

Harmonisasi Regulasi Digital
{{caption}}
Suami-Istri Gugat Sistem Kuota Internet Hangus ke Mahkamah Konstisusi

Dalam kondisi ini, ia terpaksa membeli kuota baru meskipun masih ada sisa kuota di paket sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Tahukah Anda? ATSI Harap Standar Kecepatan Internet Indonesia Disesuaikan, Bukan Cuma 100 Mbps

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mendesak adanya standar pengukuran kecepatan internet yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, menolak patokan tunggal 100 Mbps.

ATSI
{{caption}}
Operator Seluler Wajib Beri Informasi Sejelas-jelasnya soal Kuota Hangus ke Konsumen

Operator seluler harus dengan tegas mengatakan bahwa kuota akan hangus jika tidak digunakan sebagai bentuk transparansi ke konsumen.

Internet
{{caption}}
Tanggapan ATSI soal Tudingan Kerugian Rp63 Triliun Akibat Kuota Internet Hangus

ATSI buka suara terkait dengan tudingan kerugian Rp63 triliun kkibat kuota internet.

Hemat Kuota Internet
{{caption}}
3 Hal Ini Jadi ‘Benalu’ Industri Telekomunikasi di Indonesia

Kondisi operator seluler di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

industri telekomunikasi
{{caption}}
Pekerjaan Rumah Menkominfo Era Prabowo Siap Menanti, Ini Daftarnya

Ada banyak tugas menanti Menkominfo pilihan Presiden Prabowo, salah satunya di sektor telekomunikasi.

prabowoa subianto
{{caption}}
Kondisi Operator Seluler di Indonesia sedang Tidak Baik-baik Saja, Ini Penyebabnya

Pemerintah terlalu memberatkan keuangan perusahaan telekomunikasi dengan biaya penggunaan frekuensi yang semakin naik.

Operator Seluler
{{caption}}
Sambut Ramadan 2026 dengan Streaming Premium Vidio dan Kuota Besar TRI dalam Satu Paket

Resmi hadir sejak 9 Februari 2026, paket ini menawarkan kombinasi kuota internet besar dan akses langsung ke layanan premium Vidio.

berita update
{{caption}}
Komdigi Pastikan Pemulihan Telekomunikasi Sulut Kurang dari 24 Jam Pascagempa Magnitudo 7,6

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berhasil memulihkan layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara (Sulut) sepenuhnya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah gempa magnitudo 7,6, memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga.

bencana alam
{{caption}}
Wamenkomdigi Bakauheni: Angga Raka Pastikan Jaringan Stabil dan Sapa Pemilir Arus Balik

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo meninjau langsung Pelabuhan Bakauheni, memastikan jaringan telekomunikasi stabil bagi pemilir arus balik, dan menyapa petugas siaga.

angga raka prabowo
{{caption}}
Komdigi Kerahkan Satgas Komunikasi Lebaran 2026, Jamin Layanan Telepon Lancar Selama Mudik

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama operator seluler membentuk Satgas Komunikasi Lebaran 2026 untuk memastikan kelancaran layanan telekomunikasi di seluruh jalur mudik dan lokasi strategis. Simak lokasi pemantauan dan upaya pemerintah.

balmon sfr
{{caption}}
Komdigi Prediksi Lonjakan Trafik Telekomunikasi Lebaran 2026 Capai 40 Persen

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail memprediksi lonjakan trafik telekomunikasi Lebaran 2026 hingga 40 persen. Pemerintah dan operator seluler siapkan penguatan jaringan untuk antisipasi demi menjaga kualitas layanan.

idul fitri 1447 h
{{caption}}
Komdigi Siapkan Registrasi SIM Biometrik Bertahap Demi Keamanan Digital Nasional

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serius siapkan kebijakan Registrasi SIM Biometrik secara bertahap untuk tingkatkan keamanan ekosistem digital nasional dan validitas data pelanggan.

biometrik
{{caption}}
Indosat Ungkap Tantangan dan Kesiapan Jaringan Nataru Bali di Tengah Musim Hujan

Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, Indosat Ooredoo Hutchison membeberkan **kesiapan jaringan Nataru Bali** di tengah musim hujan. Apa saja tantangan dan antisipasi mereka untuk menjaga konektivitas?

antisipasi bencana