Hari Sumpah Pemuda 2025, DPR Minta Generasi Muda Dilindungi dari Ancaman Digital

Kebijakan pembatasan media sosial anak akan berlaku 28 Maret 2026. Akademisi Undana menilai literasi digital wajib menyertai pembatasan media sosial anak agar efektif dan berdampak positif.

Kementerian Komdigi meluncurkan Program Tunas Komdigi, inisiatif strategis untuk melindungi anak-anak dari ancaman konten negatif dan kejahatan siber, memastikan kedaulatan digital di ujung jari mereka.

MUI mendukung kebijakan pembatasan akses digital anak oleh Komdigi, menekankan perlindungan dari ancaman siber tanpa mengabaikan hak berekspresi dan belajar mereka di dunia maya.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyambut baik langkah pemerintah memperkuat Perlindungan Anak Digital melalui penundaan akses akun bagi anak di bawah 16 tahun, demi masa depan generasi bangsa.

Pemerintah Indonesia serius melindungi anak di ruang digital. Simak bagaimana pendekatan berbasis risiko diterapkan untuk memastikan keamanan dan inovasi berjalan seiring, demi masa depan generasi penerus.

PP TUNAS sebagai langkah penting dalam merespons perkembangan dunia digital yang semakin cepat, terutama dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif medsos.

Kementerian Komdigi mengajak Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) aktif mengawal PP Tunas Perlindungan Anak, menciptakan ruang digital aman bagi generasi muda, dan membatasi akses konten berbahaya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menyoroti pentingnya peran orang tua sebagai garda terdepan dalam upaya Perlindungan Anak di Ruang Digital dari ancaman siber yang kian nyata.

Aturan itu menjadi perpanjangan dari Undang-Undang nomor Nomor 1 Tahun 2024.

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Dalam kunjungan tersebut, DPR RI meminta pelayanan kepada JCH setara dengan hotel bintang tiga.

Ia menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU tersebut, DPR akan menekankan sejumlah poin krusial.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen mengawal optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung, mendorong percepatan realisasi program perumahan bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, program Sekolah Rakyat berhasil mengubah persepsi pendidikan bagi masyarakat rentan, menawarkan harapan baru melalui akses layanan pendidikan berkualitas.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal membuka Muscab PKB Blitar Raya, menekankan pentingnya 'merawat akar, menyapa zaman' serta target tinggi Pemilu 2029 bagi kader partai.

Pimpinan DPR menanggapi insiden seorang bocah SD di NTT bunuh diri karena masalah ekonomi.

Wakil Ketua DPR RI menegaskan urgensi transformasi pesantren secara total. Ini krusial untuk menjawab tantangan zaman dan melahirkan santri berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut tidak suka dengan anak muda yang arogan.