Banyak Orang Muak dengan Cara Kerja Service Center Produk Elektronik

Buruknya layanan service center resmi produk elektronik membuat banyak orang marah. Bahkan kemarahannya itu terdengar hingga legislator.

Selama bertahun-tahun perusahaan seperti Apple, Samsung, hingga John Deere begitu ketat mengendalikan bagaimana produk mereka boleh diperbaiki.

Mengutip GizChina, Senin (30/6), mereka membatasi akses ke suku cadang, buku panduan servis, perangkat lunak diagnostic, hingga firmware. Bahkan, menciptakan monopoli perbaikan yang memaksa konsumen bergantung pada penyedia servis resminya atau malah membuat perangkat yang masih bisa digunakan.

Persoalan ini membuat publik merasa tidak nyaman dan akhirnya gaduh. Kegaduhan ini kemudian memaksa para legislator bertindak. Salah satunya, Eropa. Pada Maret 2023, Komisi Eropa mengusulkan aturan baru untuk memudahkan proses perbaikan perangkat.

Aturan ini mencakup ponsel, tablet, televisi, dan sejumlah perangkat rumah tangga. Jika disetujui, merek akan diwajibkan menyediakan suku cadang hingga 10 tahun ke depan. Produsen juga harus memastikan pembaruan perangkat lunak tidak merusak kinerja atau kegunaan perangkat.

Tujuan utama kebijakan ini adalah memperpanjang umur produk, mengurangi sampah elektronik, dan memberi konsumen kendali lebih besar atas barang yang mereka beli. Aturan tersebut bagian dari target ambisius Circular Economy Uni Eropa, yang ingin memangkas emisi dengan menjaga barang tetap digunakan lebih lama.

Eropa tidak memulai dari nol. Prancis sejak 2021 sudah mewajibkan indeks reparabilitas pada produk elektronik. Skor dari 1 hingga 10 ini menunjukkan seberapa mudah sebuah produk diperbaiki, dan wajib ditampilkan jelas di toko.

Di Jerman, ada insentif finansial bagi konsumen yang memilih memperbaiki perangkat alih-alih membeli baru. Kebijakan ini mempermudah pilihan untuk memperbaiki, dan diharapkan akan mengubah perilaku konsumen dengan memberikan dukungan konkret.

Amerika Serikat Menyusul

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) lebih lambat bergerak, sebagian karena tekanan lobi industri yang lebih kuat. Perusahaan teknologi besar telah lama berdalih bahwa membebaskan servis independen akan membahayakan keselamatan, keamanan, dan kekayaan intelektual mereka.

Namun, ada perkembangan menuju lebih baik. Pada 2021, Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang meminta FTC menindak pembatasan perbaikan yang tidak adil. Langkah ini memicu sejumlah negara bagian untuk mengesahkan undang-undang serupa.

New York menjadi negara bagian AS pertama yang meloloskan undang-undang Digital Right to Repair pada 2022. Sementara itu, California dan Minnesota menyusul pada 2023.

Hukum-hukum ini mewajibkan perusahaan menyediakan alat, dokumentasi, dan suku cadang resmi. Meski begitu, cakupannya masih terbatas, seringkali hanya untuk perangkat elektronik konsumen dan tidak mencakup mesin pertanian atau perangkat medis.