Nusron Wahid

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan luas dari negara-negara Timur Tengah dan Islam untuk inisiatif mediasi konflik AS-Iran, berupaya ciptakan perdamaian di kawasan.

Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh ulama dan organisasi masyarakat Islam, sebuah langkah strategis untuk perkuat posisi Indonesia dalam diplomasi Board of Peace (BoP) dan membela kemerdekaan Palestina.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, menegaskan peran strategis Indonesia sebagai mediator yang diterima semua pihak.

Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan kuat dari negara-negara Timur Tengah dan Islam dalam upayanya menjadi Prabowo Mediator AS-Iran, mendorong diplomasi guna meredam ketegangan di kawasan.

Presiden Prabowo Subianto menyikapi berbagai masukan dan kritik terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian BoP, menegaskan komitmen pada diplomasi perdamaian.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggenjot percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, menargetkan lebih dari 900.000 bidang demi mencegah potensi konflik hukum dan sosial yang dapat timbul dari aset keagamaan ini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta senilai Rp102 triliun, memberikan kepastian hukum dan mencetak rekor MURI.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid siapkan solusi tanah BMD DKI di Cilincing dan Plumpang lewat skema HGB di atas HPL.

Nusron menyerahkan 3.922 sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bertekad lindungi lahan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari penyerobotan pasca-banjir dan longsor, memastikan hak kepemilikan dan pemulihan cepat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta pengembang perumahan tidak lagi menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini penting untuk masa depan.

Program ini adalah bagian dair upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Dengan mencetak lahan sawah baru, ketahanan pangan pun terpenuhi dan nantinya lahan sawah yang baru bisa diusulkan ke Menteri Pertanian.

Menteri ATR Nusron Wahid menyoroti serius masalah Alih Fungsi Lahan Bali, khususnya terkait LP2B yang jauh di bawah target. Ia mendesak pengembalian lahan sawah.

Hal itu diungkapkan Nusron usai menghadiri acara Munas Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (Maski) di Sanur, Kota Denpasar, Bali, Selasa (25/11) malam.

Terkait alih fungsi lahan, pihaknya akan melakukan moratorium dan tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan di Indonesia, khususnya di Pulau Bali.

Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PKB, Muhammad Khozin menyoroti sengeta tanah yang dialami Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) dengan Lipo Grup.

Menteri ATR Nusron Wahid membahas enam poin krusial terkait persoalan tanah dan ruang di Makassar, mulai dari sertifikasi hingga konflik agraria, demi investasi dan kepastian hukum.

Nusron menyebut bahwa untuk melawan mafia tanah perlu memperkuat internal BPN.