Kontras

Dalam persidangan tersebut, Agus memberikan keterangan berdasarkan kapasitas keilmuannya.

Alasan medis yang membuatnya tak dapat hadir langsung di persidangan mendorong hakim mencari alternatif agar tetap bisa memperoleh keterangan dari korban.

Mereka adalah Kolonel Chk Fredy Ferdian sebagai hakim ketua, didampingi dua hakim anggota Letnan Kolonel Kum Irwan Tasri dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin.

Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Rabu, 29 April 2026.

Meski jadwal sudah ditentukan, ia menekankan adanya ketidakpercayaan yang mendalam terhadap forum tersebut untuk menuntaskan kasus secara adil.

Komnas HAM mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Kondisi luka bakar menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sebagian besar area luka sudah ditangani lewat cangkok kulit.

Komnas HAM mensinyalir jumlah pelaku dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus lebih dari empat orang dan mendesak transparansi penyidikan.

Tim Advokasi untuk Demokrasi sejak awal mendorong kasus ini harus dibawa ke peradilan umum, bukan militer.

Laporan model B diajukan langsung oleh korban melalui tim advokasi.

Reshuffle TNI menunjukkan komitmen militer menindak tegas pelanggaran internal, terutama setelah anggota BAIS TNI diduga terlibat penyerangan asam terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, memicu desakan transparansi dan keadilan.

Pergantian Kepala BAIS TNI jadi bukti institusi tak pandang bulu beri sanksi pada anggota terlibat kasus penyiraman air keras. Ini jaga kepercayaan publik.

Komnas HAM mendesak Panglima TNI periksa KaBAIS Letjen Yudi Abrimantyo yang dicopot, menyusul keterlibatan TNI dalam kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus, demi keadilan dan akuntabilitas.

Komnas HAM masih mengkaji kasus penyiraman Andrie Yunus. Status pelanggaran HAM belum dipastikan sambil menunggu hasil pengumpulan data.

Komnas HAM menetapkan Andrie Yunus sebagai pembela HAM. Status ini membuka akses perlindungan LPSK di tengah penanganan medis pasca serangan air keras.

TNI menyebut 4 prajurit BAIS masih diperiksa terkait kasus air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus yang mengalami luka bakar 24 persen.

Menurutnya, tanpa mengungkap siapa yang memerintah dan apa motif di balik aksi tersebut.

LBH Jakarta mendesak penyidik menerapkan pasal percobaan pembunuhan berencana dengan penyertaan terhadap kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Mengapa pasal ini penting untuk mengungkap kebenaran?

Pakar geopolitik Rasminto mengapresiasi tinggi profesionalisme TNI dalam mengungkap cepat kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, menegaskan komitmen penegakan hukum.

Anggota Komisi I DPR RI menekankan pentingnya pengusutan secara transparan dan akuntabel dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum TNI, demi menjaga kepercayaan publik.