Dari jumlah itu setengahnya adalah kekerasan seksual dan sekitar 860 aduan terjadi di ruang publik, serta lebih banyak lagi terjadi di ruang personal.

Peningkatan terus terjadi di sepanjang periode 2017-2021. Komnas Perempuan mendesak kepastian adanya peraturan yang berkaitan dengan kondisi tersebut.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani di Jakarta, Kamis, meminta semua pihak bersabar menunggu hasil investigasi tim khusus (timsus) yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Mariana mengatakan hingga kini para pengambil kebijakan masih ada yang beranggapan bahwa RUU PPRT dianggap belum mendesak mengingat jumlah kelompoknya kecil. Bahkan, RUU PPRT dianggap dapat mengganggu tatanan sosial dan budaya yang telah ada di masyarakat.

Veryanto menilai ruang aman bagi perempuan dari lingkungan terdekatnya semakin diragukan keberadaannya.

Berawal dari kerusuhan pada Mei 1998 yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, muncul banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, khususnya pada perempuan etnis Tionghoa. Dari sinilah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan lahir, tepatnya pada 15 Oktober 1998.

Hasil penelitian Komnas Perempuan juga diperkuat dengan kajian analisis media yang melibatkan 600 media dalam jaringan. Hasilnya, diketahui angka kekerasan pada perempuan naik selama pandemi.

Tiasri juga menyoroti bahwa masa menunggu pelaksanaan pidana mati itu merupakan salah satu bentuk penyiksaan psikologis kepada terpidana mati.

Asmania merasa perlu mempertahankan tanah kelahirannya. Bukan hanya karena tempat lahir dan tumbuh dewasa, tapi dia tak terima bila pembangunan itu merusak laut tempatnya mencari nafkah.

Dia mengatakan, visi misi suatu partai tidak ada bedanya dengan organisasi. Terlebih visi misi tersebut hanya ditekankan kepada anggota partai, bukan seluruh warga Indonesia.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan tidak ada soal LGBT dan seks bebas di atur dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Perempuan Pekerja yang berasal dari berbagai organisasi perempuan akan memperingati 90 tahun Kongres Perempuan dan Hari Ibu. Kongres Perempuan yang diselenggarakan pada 22-25 Desember 1928 sebagai asal sejarah ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953.