Pengadilan Militer

Pertimbangan tersebut disampaikan majelis hakim saat membacakan putusan perkara pada Rabu (3/6/2026).

Penilaian tersebut disampaikan saat Oditur membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Keterangan tersebut disampaikan Faraby saat hadir sebagai saksi ahli dalam sidang kasus penyiraman air keras di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5).

Trauma kimia pada mata korban berada pada tingkat keparahan tinggi.

Dalam persidangan kali ini, oditur militer menghadirkan dua dokter ahli tambahan guna memperkuat pembuktian perkara.

Budhi menjelaskan usulan itu muncul secara spontan ketika mendengar Terdakwa I, Sersan Dua Edi Sudarko, mengutarakan keinginan memukuli Andrie Yunus.

Pengakuan itu disampaikan Edi saat menjalani sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Novel menilai sikap hakim dalam persidangan justru terkesan tidak berpihak kepada korban dan cenderung membela para pelaku.

Langkah tersebut muncul setelah tim Oditur Militer gagal menemui Andrie Yunus yang masih menjalani pemulihan intensif pasca operasi di rumah sakit.

Dalam persidangan, Oditur Militer Mayor (Chk) Wasinton Marpaung menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang tujuh orang saksi untuk hadir.

Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Rabu, 29 April 2026.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak transparansi kasus Andrie Yunus yang melibatkan penyiraman air keras, sejalan dengan perintah Presiden. Sidang perdana dijadwalkan pada 29 April 2026, terbuka untuk umum.

Kolonel Fredy  memastikan, setelah diregister, pihaknya punya ketentuan untuk menggelar sidang dalam 10 hari ke depan.

Berbagai Kasus Kriminal Jakarta menjadi perhatian publik, mulai dari penundaan sidang pembunuhan kepala cabang bank hingga terungkapnya penipuan ikan ekspor senilai Rp1,07 miliar.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

LPSK Dampingi Keluarga Prada Lucky dalam sidang banding kasus penganiayaan di Surabaya. Pendampingan ini memastikan hak-hak korban, termasuk restitusi, terpenuhi dan proses hukum berjalan aman.

Dalam sidang itu, terungkap sejumlah fakta dari para saksi yang dihadirkan untuk memberikan kesaksian.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan kekecewaan atas putusan pengadilan militer terkait kasus kekerasan anak oleh oknum TNI yang menewaskan MHS, dengan vonis yang dinilai terlalu ringan. Mengapa hukuman ini jauh dari harapan?

Sidang pembunuhan bos rental mobil yang melibatkan tiga personel TNI Angkatan Laut (AL) dilanjutkan pada Senin (10/3) di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.