Mengenang Peristiwa Tanjung Morawa, Konflik Agraria hingga Jatuhnya Kabinet Wilopo
Peristiwa Tanjung Morawa menjadi salah satu tragedi paling berdarah di Indonesia dan runtuhnya Kabinet Wilopo pada saat itu.
Peristiwa Tanjung Morawa menjadi salah satu tragedi paling berdarah di Indonesia dan runtuhnya Kabinet Wilopo pada saat itu.
Mengenang Peristiwa Tanjung Morawa, Konflik Agraria hingga Jatuhnya Kabinet Wilopo
Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tubuh pemerintahan saat itu masih belum berdiri kokoh. Beberapa peristiwa penting telah terjadi dan beberapa di antaranya merupakan peristiwa berdarah.
Tak hanya peristiwa G30S PKI saja yang menjadi peristiwa sejarah paling terkenal di Indonesia. Akan tetapi, di Deli Serdang telah terjadi konflik agraria, Peristiwa Tanjung Morawa yang menelan banyak korban.
Peristiwa ini melibatkan kaum Pribumi yang tidak terima dengan perpindahan hak-hak tanah. Mereka melakukan perlawanan dengan aparat kepolisian saat itu.
Dampak dari peristiwa ini pun meluas hingga ke tubuh pemerintah yang menyebabkan runtuhnya Kabinet Wilopo.
Gerakan Sosial
Dihimpun dari berbagai sumber, Peristiwa Tanjung Morawa ini terjadi pada 16 Maret 1953 di Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Peristiwa ini dipicu oleh gerakan sosial yang mempermasalahkan hak-hak pertanahan antara petani dan pengusaha. Saat itu, pihak pengusaha masih dipegang oleh Belanda bernama Deli Planters Vereeniging.
Saat penjajahan Jepang, Deli Planters Vereniging telah meninggalkan tanah perkebunan yang kemudian di rawat oleh masyarakat Pribumi dari Jawa, Tionghoa, dan pendatang dari Tapanuli Utara.
Namun pasca kemerdekaan Indonesia, Deli Planters Vereeniging kembali dan ingin mengusir para penduduk yang sudah lama merawat tanah yang tinggalkannya tersebut.
Penduduk yang sebagian besar petani itu menolak dan terjadilah konflik besar-besaran. Dari permasalahan ini lahirlah beberapa organisasi seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Rukun Tani Indonesia (RTI) yang berada di bawah naungan PKI.
Sebelum terjadinya konflik, pihak pemerintah sudah melakukan beragam negosiasi dengan para petinggi-petinggi organisasi yang menentang pengembalian tanah tersebut. Namun semua yang dilakukan nihil dan malah tensi semakin tinggi di pihak masyarakat.
Konflik Pecah
Meski tidak menemukan solusi terbaik, penduduk setempat tetap bersikeras untuk menetap di tanah tersebut.
Bahkan, massa yang terhimpun dari organisasi bersama penduduk setempat berjaga-jaga apabila tanah tersebut diambil secara paksa.
Benar saja, tepat tanggal 16 Maret 1953 di Desa Perdamean, konflik pun pecah. Ribuan massa melawan pihak kepolisian yang hendak mengambil lahan tersebut.
Ketika keadaan sudah mulai tidak kondusif, tanpa pandang bulu polisi menghujani peluru panas kepada penduduk. Peristiwa Tanjung Morawa ini menimbulkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah.
Runtuhnya Kabinet Wilopo
Pasca kejadian berdarah itu, beberapa orang telah ditangkap oleh kepolisian yang sekarang dikenal dengan Brimob. Dalang di balik konflik ini sebagian berasal adalah orang-orang PKI.
Akan tetapi, golongan PKI pun melawan dan menganggap itu fitnah. Hingga munculah mosi tidak percaya yang dicanangkan oleh Serikat Tani Indonesia.
Peristiwa ini pun terjadi tepat saat masa pemerintahan Demokrasi Liberal Kabinet Wilopo. Dampak dari konflik berdarah di Tanjung Morawa, Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno saat itu.