Tokoh Masyarakat Desak Rekonsiliasi Bupati Wakil Bupati Lebak Demi Pembangunan Daerah
Tokoh masyarakat mendesak rekonsiliasi Bupati dan Wakil Bupati Lebak setelah insiden di acara halalbihalal, demi menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Tokoh masyarakat Kabupaten Lebak, Banten, Mochamad Husen, mendesak Bupati dan Wakil Bupati setempat untuk segera melakukan rekonsiliasi. Permintaan ini muncul menyusul kegaduhan yang terjadi saat acara halalbihalal di Rangkasbitung pada Senin, 30 Maret 2026, demi pembangunan wilayah.
Kegaduhan tersebut dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap percepatan pembangunan di wilayah Lebak. Husen menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar pemimpin daerah agar tidak saling bermusuhan.
Insiden ini bermula ketika Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, mengomentari status pribadi Wakil Bupati Amir Hamzah di hadapan publik. Situasi memanas namun berhasil diredam oleh sejumlah pejabat yang hadir.
Pemicu Ketegangan di Acara Halalbihalal
Insiden yang memicu ketegangan terjadi saat acara halalbihalal yang dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berbagai undangan. Bupati Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya secara terbuka menyinggung status Wakil Bupati Amir Hamzah sebagai mantan narapidana.
Pernyataan tersebut sontak membuat suasana acara menjadi tidak kondusif dan memicu reaksi keras dari Wakil Bupati. Amir Hamzah mengaku merasa terhina dan sakit hati atas komentar yang dinilai tidak etis tersebut.
Amir Hamzah menegaskan bahwa pernyataan pribadi semacam itu seharusnya tidak disampaikan di forum umum, apalagi dalam acara silaturahmi. Peristiwa ini kemudian ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat, termasuk di media sosial.
Bupati Hasbi Asyidiki kemudian memberikan klarifikasi, menyatakan bahwa pernyataannya tidak bermaksud menyudutkan, melainkan sebagai bentuk motivasi dan apresiasi atas perjalanan hidup sang wakil bupati.
Desakan Rekonsiliasi Demi Pembangunan Lebak
Mochamad Husen, mantan anggota DPRD Lebak, berharap agar pertentangan dan perselisihan ini dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan. Ia khawatir jika konflik terus berlanjut, akan menghambat kemajuan daerah.
Pembangunan di Kabupaten Lebak membutuhkan sinergi dan kerja sama yang solid antara pimpinan daerah. Tanpa adanya rekonsiliasi, fokus pemerintah daerah berpotensi terpecah dan mengganggu jalannya program pembangunan.
Masyarakat menantikan langkah konkret dari Bupati dan Wakil Bupati untuk mengakhiri perselisihan ini. Stabilitas kepemimpinan sangat krusial untuk memastikan program-program pembangunan berjalan lancar dan efektif.
Pentingnya menjaga keharmonisan di antara pemimpin daerah adalah kunci untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Lebak.
Sumber: AntaraNews