TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Menurut Habiburokhman, putusan DKPP tidak bersifat final.

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.

elanggaran kode etik KPU merupakan peringatan keras ada penyalahgunaan kewenangan dan prosedur demi kepentingan pihak tertentu.

Ketua KPU Diputuskan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres

DKPP juga menyatakan anggota KPU lainnya melanggar kode etik serupa.

Sanksi peringatan terakhir DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak berdampak terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres.

DKPP memutuskan Ketua KPU melakukan pelanggaran etik.

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.

TKN menegaskan keputusan DKPP terkait persoalan teknis yang secara substansinya sudah tidak ada masalah.

DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akibat pelanggaran tersebut

Begini Isi lengkap putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU melanggar etik

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato nota keuangan terkait penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR ke-1

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/08/2025).

pemerintah saat ini hanya fokus untuk bekerja dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Kepala negara tiba di lokasi melalui pintu VVIP pada pukul 06.55 WIB, disambut oleh jajaran pejabat dan tokoh agama yang telah hadir lebih dahulu.

THR Lebaran 2025 untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan, dengan rincian pencairan dan besaran yang menarik perhatian.

Pose Gibran ternyata begitu mirip dengan sang ayah sekaligus Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu.

Tingginya angka pengaduan disebabkan kesadaran atau sikap kritis masyarakat yang meningkat.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Pemerintah Kota Kediri serius dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan 44 dari 51 SPPG Kediri telah memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) demi kualitas dan keamanan pangan.

Pakar hukum tata negara dan kepemiluan menyoroti efisiensi metode omnibus dalam Revisi UU Pemilu, meski dihadapkan pada tantangan perubahan regulasi setiap lima tahun sekali.

Firman Iman Daeli dinilai terbukti menjalin hubungan di luar pernikahan dengan seorang perempuan.

Asrul Tampilang berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 204-PKE-DKPP/XI/2025. Selaku pengadu dalam perkara adalah ketua dan anggota.