Soal Koalisi Permanen, PDIP Tegaskan Hanya Terjalin dengan Rakyat
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa koalisi permanen seharusnya hanya terjalin dengan rakyat.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan terhadap wacana koalisi permanen yang dibahas oleh beberapa partai politik. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa bagi PDIP, koalisi permanen harus melibatkan rakyat.
"Kalau bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Karena sistem politik kita pascajatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Itu yang dipegang oleh PDI Perjuangan," ungkap Hasto setelah mengikuti ajang Soekarno Run 2026 di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (15/2).
Walaupun demikian, Hasto juga mengakui adanya dinamika politik nasional yang bersifat cair dan terbuka untuk kolaborasi antarpartai. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk menghormati langkah politik yang diambil oleh partai lain tanpa berniat untuk ikut campur.
"Tapi kalau ada suatu partai menggagas kerja sama permanen, ya bagi PDI Perjuangan kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain," jelas Hasto.
Ia juga mengingatkan bahwa esensi dari partai politik adalah untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Terlebih lagi, dengan kontestasi pemilu yang masih jauh hingga tahun 2029, Hasto menekankan bahwa ada banyak pekerjaan rumah yang lebih mendesak untuk bangsa.
"Pemilu masih jauh. Apa yang terjadi di NTT, ada anak sekolah bunuh diri karena tidak bisa membeli alat tulis, itu pukulan kemanusiaan dan tamparan buat kita semua. Jangan bawa demokrasi ini hanya elektoral, lebih baik bicara demokrasi untuk rakyat," tegas Hasto.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran PDIP terhadap isu sosial yang lebih mendesak, yang seharusnya menjadi perhatian bersama, bukan hanya fokus pada agenda politik elektoral semata.
Golkar Buka Wacana Bentuk Koalisi Permanen
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, pernah mengungkapkan pentingnya pembentukan koalisi permanen. Ia menegaskan bahwa partainya masih berkomitmen untuk mendorong terbentuknya koalisi tersebut.
Menurut Sarmuji, koalisi permanen sangat diperlukan untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah. Ia juga menyatakan bahwa koalisi ini tidak hanya penting pada saat situasi politik menguntungkan, tetapi juga saat menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan.
"Dalam keadaan yang barangkali masih memerlukan dukungan, Golkar tidak akan pernah lari dari kesepakatan koalisi. Jadi kita dorong koalisi permanen," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (13/2).
Lebih lanjut, Sarmuji menambahkan bahwa konsep koalisi permanen dapat diterapkan untuk jangka waktu yang lebih panjang, bukan hanya sampai tahun 2029.
"Koalisi permanen bisa kita bicarakan jangka waktunya. Nanti kalau sudah sepakat tentang koalisi permanen, jangka waktunya bisa kita bicarakan," ujarnya. Ia juga menekankan perlunya pembicaraan intensif dan komunikasi yang baik antara partai-partai untuk menentukan durasi koalisi tersebut.
"Apakah 5 tahun penuh ini, atau bisa juga berdimensi jangka panjang, nah itu lah perlunya pembicaraan-pembicaraan yang intensif membangun komunikasi di antara sesama partai," sambungnya.
Sebagai informasi, saat ini hampir semua partai di Parlemen Senayan menyatakan dukungannya untuk berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo, kecuali PDIP yang memilih sebagai partai penyeimbang.