Usulan Koalisi Permanen, Gerindra: Setiap Kali Masa Kepresidenan Pemikiran Itu Mengemuka

Presiden Prabowo Subianto menawarkan kepada partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk membentuk koalisi permanen. Karena persatuan adalah kunci agar pemerintahan berjalan baik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, gagasan untuk melanggengkan koalisi sebagai kerjasama politik permanen itu merupakan gagasan setiap periode kepresidenan yang diwacanakan.

"Artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan wacana dan pemikiran itu mengemuka. Karena dirasakan perlu ada sebuah kerjasama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

"Karena itu, gagasan itu dilontarkan juga oleh Presiden Prabowo ketika bersilaturahmi dengan Koalisi Indonesia Maju di padepokan Garuda Yaksa sebagai sebuah gagasan," sambungnya.

Menurutnya, agar adanya kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan.

"Karena itu Presiden melontarkan ini tentu saja lontaran ini ditawarkan kepada koalisi termasuk kepada para ketua umum," jelasnya.

"Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pimpinan partai politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut," tambahnya.

Namun, sampai hari ini disebutnya belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif dari gagasan itu. Akan tetapi, gagasan itu dinilainya sebagai gagasan yang bagus dan diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik serta stabilitas bagi pemerintahan yang akan datang.

Kemudian, saat disingung soal adanya kekhawatiran tidak adanya yang mengawasi atau check and balance jika terlalu gemuknya suatu koalisi.

Menurutnya, hal itu bukan hanya dilakukan oleh partai politik saja melainkan juga dari masyarakat. Apalagi, pandangan-pandangan yang kritis kerap didapatkan dari luar gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

"Misalnya seperti itu dan itu Pak Prabowo mendengar, melihat, memperhatikan dari semua pandangan yang sekarang ini dikemukakan oleh semua elemen masyarakat, tidak harus dari partai politik bahwa umpamanya ada partai politik yang mengambil posisi itu, tentu saja silahkan saja itu bergantung kepada pimpinan dan kebijakan dari pimpinan partai itu," tutupnya.