Satu Tahun Prabowo: Mengintip 7 Perubahan Mencolok pada Wajah Baru TNI, dari Seragam hingga Alutsista Canggih

Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo, Wajah Baru TNI mengalami transformasi signifikan, mulai dari seragam sage green, peran dalam ketahanan pangan.

Pada 20 Oktober 2025, genap satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama periode ini, berbagai gelombang kebijakan telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor.

Salah satu institusi yang mengalami transformasi paling mencolok adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang kini menampilkan Wajah Baru TNI. Perubahan ini meliputi seragam, fungsi, struktur organisasi, hingga regulasi yang mengaturnya.

Sentuhan kepemimpinan Presiden Prabowo, yang memiliki latar belakang militer, secara langsung memengaruhi arah perubahan besar ini. Transformasi ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan TNI kepada masyarakat dan negara.

Perubahan Seragam Dinas

Salah satu perubahan paling kasat mata yang menandai Wajah Baru TNI adalah transisi pakaian dinas lapangan (PDL) dari hijau malvinas ke sage green. TNI secara resmi meninggalkan corak lama yang telah digunakan selama lebih dari 40 tahun ini. Seragam baru ini pertama kali terlihat publik saat pejabat TNI menerima Presiden Prabowo dalam acara defile alutsista laut.

Secara visual, seragam lama memiliki corak hijau tua, coklat tua, dan krem dalam blok besar, sedangkan seragam baru menampilkan corak hijau anggur dengan pola digital yang lebih kecil dan gradasi yang lebih halus. Perubahan ini tidak hanya estetika, melainkan juga bertujuan untuk membantu pasukan berkamuflase lebih baik di berbagai medan operasi.

Penegasan eksistensi seragam loreng baru ini semakin kuat ketika prajurit dan pejabat tinggi TNI mengenakannya pada puncak perayaan HUT TNI di Monas. Meskipun demikian, Mabes TNI menyatakan bahwa penyebaran seragam baru ini masih dilakukan secara bertahap ke seluruh markas.

Keterlibatan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

TNI kini aktif berperan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah, menjadi salah satu lembaga pertama yang menggenjot sumber dayanya. Baik TNI AD, AL, maupun AU telah memiliki dapur makanan bergizi yang kini disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

TNI AU menjadi pelopor dengan mengerahkan lanud di seluruh Indonesia untuk membangun dapur bergizi gratis sejak November 2024. Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjadi salah satu pilot project yang diproyeksikan mampu memproduksi 3.000 hingga 4.000 porsi makanan setiap hari untuk sekolah di sekitarnya.

Proses pengolahan bahan makanan di SPPG ini diawasi ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjaga kualitas pangan. Hingga saat ini, TNI terus membangun SPPG baru dan mengoperasikan yang sudah ada dengan maksimal, menunjukkan komitmen dalam mendukung program pemerintah.

Peran TNI dalam Ketahanan Pangan Nasional

Selain mengelola makanan, TNI juga merambah sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan negara. Berbagai upaya dilakukan, termasuk memerintahkan prajurit untuk mengelola lahan tidur menjadi perkebunan skala kecil, sedang, hingga besar.

TNI AU dan TNI AD menjadi matra yang paling aktif dalam program ini, memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar tentang pengelolaan lahan dan perkebunan. Semua bekal, seperti alat pertanian dan pupuk, disediakan sepenuhnya oleh TNI.

Hasil panen dapat dinikmati langsung oleh masyarakat atau dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian warga. Terbaru, TNI AD membentuk 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang disebar di seluruh wilayah, termasuk daerah rawan konflik seperti Papua, dengan fokus pada swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur.

Kontribusi TNI di Dunia Pendidikan

TNI juga mengambil peran penting dalam program pendidikan baru yang digulirkan Presiden Prabowo, yaitu Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Sekolah Rakyat bertujuan memfasilitasi masyarakat kurang mampu untuk mengenyam pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Sementara itu, Sekolah Garuda berfokus mengembangkan potensi siswa agar bisa masuk perguruan tinggi favorit, baik di dalam maupun luar negeri. Peran TNI dalam Sekolah Rakyat meliputi pelatihan kedisiplinan, penguatan mental, dan pembentukan karakter.

Di daerah pedalaman yang sulit akses, prajurit TNI bahkan turun langsung mengajar siswa di kelas. Untuk program Sekolah Garuda, TNI siap mendukung pembangunan fisik di daerah terpencil dan menyediakan logistik yang diperlukan.

Revisi Undang-undang TNI dan Kontroversinya

Perubahan Undang-undang TNI menjadi salah satu aspek yang mengundang kontroversi selama setahun terakhir. Beberapa poin dalam UU ini, seperti pembukaan kesempatan bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan sipil dan perpanjangan masa pensiun pejabat tinggi, menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI.

Awalnya, berdasarkan Pasal 47 UU TNI tahun 2004, prajurit TNI aktif hanya boleh menempati 10 jabatan sipil tertentu. Namun, setelah direvisi dan sah menjadi UU, TNI aktif kini bisa mengisi jabatan di 14 posisi, meliputi:

1. Koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara;
2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional;
3. Sekretaris Militer Presiden (dalam revisi UU TNI menjadi Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden);
4. Intelijen Negara;
5. Siber dan/atau Sandi Negara;
6. Lembaga Ketahanan Nasional;
7. Search and Rescue (SAR) Nasional;
8. Narkotika Nasional;
9. Mahkamah Agung;
10. Pengelola Perbatasan;
11. Penanggulangan Bencana;
12. Penanggulangan Terorisme;
13. Keamanan Laut;
14. Kejaksaan Republik Indonesia.

Belum lagi soal batas usia pensiun yang diatur dalam UU TNI yang terbaru. Meskipun ada pro dan kontra, TNI membuka diri terhadap pengawasan masyarakat untuk memastikan gerak-geriknya tetap sesuai koridor dan tidak menabrak konstitusi.

Keterlibatan TNI dalam Produksi Obat-obatan

Keterlibatan TNI dalam ranah kesehatan bukanlah hal baru, mengingat mereka telah memiliki banyak rumah sakit dengan produksi obat-obatan dari lab masing-masing matra. Kini, TNI melangkah lebih jauh dengan menyepakati kerja sama bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kerja sama ini bertujuan untuk memproduksi obat secara massal bagi masyarakat, meningkatkan kemandirian farmasi nasional, menurunkan harga obat, serta menjamin ketersediaan dan distribusinya, terutama di daerah terpencil. Upaya yang telah dilakukan termasuk menggabungkan laboratorium obat-obatan antar matra di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan untuk sentralisasi produksi.

Proses ini diawasi langsung oleh BPOM. Pada Oktober ini, Kementerian Pertahanan telah mendistribusikan 17,4 juta obat-obatan dari Lembaga Farmasi TNI (Lafi) ke Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

Validasi Organisasi dan Struktur Baru TNI

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 menjadi dasar perubahan struktur organisasi di tubuh TNI, yang dikenal sebagai validasi organisasi. Perubahan ini melahirkan satuan-satuan baru, kenaikan pangkat perwira tinggi di sejumlah jabatan strategis, serta kemunculan jabatan Wakil Panglima TNI yang kini diemban Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Perubahan mencolok lainnya adalah naiknya pangkat komandan pasukan dari bintang dua menjadi bintang tiga, mengubah penyebutan seperti Danjenkopassus menjadi Pangkopasuss. TNI juga menghidupkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) sebagai komando utama pertahanan udara.

Penambahan enam Kodam baru juga terjadi di tubuh TNI AD, meliputi:

1. KODAM XIX / TUANKU TAMBUSAI (Riau dan Kepri);
2. KODAM XX / TUANKU IMAM BONJOL (Padang & Jambi);
3. KODAM XXI / RADIN INTEN (Lampung dan Bengkulu);
4. KODAM XXII / TAMBUN BUNGAI (Kalimantan Tengah & Kalimantan Selatan);
5. KODAM XXIII / PALAKA WIRA (Sulawesi Tengah & Sulawesi Barat);
6. KODAM XXIV / MANDALA TRIKORA (Merauke).

Validasi organisasi ini diyakini akan memperkuat TNI sebagai ujung tombak pertahanan dan menjadikan Indonesia poros pertahanan terkuat di Asia.

Pengadaan Alutsista Modern untuk Pertahanan

Pembahasan mengenai Wajah Baru TNI tidak lengkap tanpa menyoroti kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang menjadi tolok ukur pertahanan negara. Di bawah kepemimpinan Prabowo, TNI telah kedatangan banyak alutsista baru dan rencana pengadaan yang ambisius.

TNI AU akan menerima tiga pesawat tempur Rafale dari Prancis pada awal 2026 sebagai tahap pertama dari total 42 pesanan. Kementerian Pertahanan juga menandatangani pembelian 48 pesawat tempur KAAN dari Turki, serta pesawat angkut Airbus A400 dan T-50i dari Korea Selatan yang akan tiba November ini.

Di sektor laut, TNI AL baru saja kedatangan KRI Brawijaya-320 buatan Fincantieri, Italia, yang akan memperkuat Koarmada II, dengan KRI Prabu Siliwangi-321 menyusul pada 2026. Rencana pembelian kapal induk Giuseppe Garibaldi juga menguat, menunjukkan keseriusan Prabowo dalam memperkuat kekuatan laut Indonesia.

Sumber: AntaraNews